RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi Aparatur Sipil Negara pada masa mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah. Kebijakan ini diterapkan dengan sistem bergantian guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Pelaksanaan teknis di lapangan dibagi menjadi dua fase, yakni pada 16–17 Maret 2026 untuk arus mudik dan 25–27 Maret 2026 untuk arus balik.

"Mekanisme pembagiannya diatur oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah. Intinya, mereka yang sudah mengambil WFA pada arus mudik wajib hadir fisik di kantor saat arus balik, begitu pula sebaliknya," ujar Syahrial Abdi di Pekanbaru, Senin (16/3/2026).

Syahrial menekankan bahwa kebijakan ini bukan merupakan tambahan cuti atau libur nasional, melainkan pengaturan lokasi kerja. Setiap ASN diwajibkan tetap produktif dan melaporkan kinerjanya melalui sistem digital yang berlaku di lingkungan pemerintah provinsi.

Penerapan sistem kerja silang ini bertujuan agar kehadiran fisik pegawai di kantor tetap terjaga. Pemprov Riau memastikan urusan administratif, layanan kesehatan di rumah sakit, hingga operasional di setiap Unit Pelaksana Teknis tetap berfungsi maksimal.

Berdasarkan kalender libur nasional yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 100.3.4/1612/SETDA/2025, libur panjang Idulfitri dimulai pada 18–19 Maret 2026 yang bertepatan dengan cuti bersama dan Hari Suci Nyepi.

Adapun Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah ditetapkan pada 21–22 Maret 2026, yang disambung dengan cuti bersama pada 20, 23, dan 24 Maret 2026. Dengan rangkaian jadwal tersebut, kebijakan WFA pada 25–27 Maret dianggap krusial untuk mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.

Melalui kombinasi pengaturan cuti dan sistem kerja fleksibel ini, Pemprov Riau berharap para ASN dapat menjalankan mudik dengan aman tanpa mengabaikan kewajiban profesionalnya kepada masyarakat. (Bil)