RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyerahkan naskah pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Riau, Kamis (12/3/2026).

Naskah pandangan umum diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Agenda ini merupakan kelanjutan dari rapat paripurna sebelumnya pada Senin (9/3/2026), saat pemerintah daerah menyampaikan pidato pengantar LKPJ.

Budiman Lubis menyatakan bahwa penyampaian pandangan umum merupakan tahapan konstitusional bagi legislatif untuk membedah kinerja eksekutif. "Sesuai mekanisme, fraksi-fraksi memberikan catatan serta masukan terhadap laporan yang telah disampaikan pemerintah," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan delapan fraksi menyerahkan dokumen secara berurutan, dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan hingga Fraksi PAN Plus. Dokumen tersebut memuat sejumlah catatan strategis, evaluasi program, hingga pertanyaan kritis terkait capaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran.

Penyampaian LKPJ merupakan instrumen akuntabilitas bagi kepala daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Dokumen LKPJ 2025 disusun berdasarkan sinkronisasi dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau 2025–2045 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Syahrial Abdi menyatakan pemerintah provinsi akan segera menelaah seluruh catatan dari legislatif. Jawaban mendetail atas pandangan umum fraksi tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya sebagai bentuk transparansi publik.

Melalui proses evaluasi ini, koordinasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Riau di masa mendatang. (Bil)