Pekanbaru, Riauin.Com - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman membuka langsung kegiatan Diseminasi Proses dan Hasil Monitoring Program JKN, BOS, Dana Desa, Jaga Riau, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diadakan di ruang melati, Kantor Gubernur Riau, pada Jumat (8/12/17). 

Kegiatan bertema 'Pelibatan Komunitas Dalam Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau Tahun 2017 serta Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2018' ini ditaja atas kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov)Riau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan semangat Pemprov Riau dalam memperbaiki birokrasi di lingkungan Pemprov Riau.

Terkait pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2018 mendatang, gubernur mengakui bahwa Pemprov Riau masih belum mampu 100 persen melaksanakannya karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

"Salah satunya adalah masalah aset yang masih kita temui hingga saat ini," ungkap Gubri.

Karena itu, gubernur berharap melalui desiminasi ini, baik KPK maupun GIZ dapat memaparkan apa-apa saja kendala yang dihadapi di lapangan agar Pemprov Riau bisa membenahi layanan masyarakat ke depannya demi masyarakat yang ada di daerah.

Lebih lanjut Gubri mengatakan bahwa Rencana Aksi yang dilakukan saat ini masih terbatas, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dana desa, serta kehutanan dan lingkungan hidup.

"Saat ini keterlibatan komunitas serta masyarakat telah terbentuk, tentunya kita pun harus berkomitmen untuk merespon apa yang diinginkan masyarakat," ujar Gubri.

Dalam rangka pelibatan komunitas ini, Gubri berpesan kepada Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau selaku leading sector untuk memfasilitasi secara teknologi agar komunikasi masyarakat ke depannya bisa lebih efektif sehingga terwujudnya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.

Seperti diketahui, pada acara tersebut tampak hadir Deputi Pencegahan KPK Juned Junaidi, perwakilan GIZ Meta, Asisten Administrasi Umum Indrawati Nasution, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah, sejumlah kelapa desa, serta komunitas dan masyarakat Forum Marwah. (amy/adv)