RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau resmi memperketat pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2026. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Riau dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau dalam agenda entry meeting di Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).

Selain pengawasan anggaran mendatang, pertemuan tersebut menelaah Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025. Laporan ini menjadi rujukan utama untuk mengevaluasi kinerja tata kelola pembangunan di seluruh wilayah Riau secara menyeluruh.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa LED yang disusun BPKP berfungsi sebagai instrumen objektif bagi pemerintah daerah. Dokumen tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kualitas perencanaan yang telah berjalan sekaligus memetakan aspek-aspek yang memerlukan perbaikan mendesak.

"Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini, kita dapat mengetahui kinerja pembangunan dan kualitas perencanaan secara objektif. Kita bisa melihat di mana saja ruang perbaikan yang harus segera dilakukan agar tata kelola semakin baik," ujar SF Hariyanto.

Dalam paparannya, SF Hariyanto mengungkapkan bahwa secara makro pembangunan di Riau menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini menyentuh angka 76,31 persen. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan struktural berupa ketimpangan pembangunan yang masih lebar, khususnya di wilayah pesisir.

Beberapa persoalan klasik di daerah terpencil masih menjadi perhatian, seperti terbatasnya akses air minum layak, sanitasi, serta pasokan listrik 24 jam. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah dan permasalahan tunda bayar di sejumlah kabupaten/kota menjadi sorotan akibat perencanaan pendapatan yang kurang akurat pada periode sebelumnya.

"Persoalan tunda bayar harus menjadi pelajaran penting. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus lebih akurat dan realistis. Saya mendorong seluruh pemerintah daerah di Riau beralih dari pendekatan berorientasi masukan (input oriented) menjadi berorientasi hasil (result oriented)," tegas SF Hariyanto.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menjelaskan bahwa penguatan pengawasan ini bertujuan untuk menyelaraskan penganggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Pihaknya menekankan bahwa serapan anggaran tidak boleh sekadar tuntas secara administratif, tetapi wajib memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Melalui komitmen ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Riau. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Evenri Sihombing. (Bil)