RIAUIN.COM - Langkah konkret mengejar target sebagai pusat ekonomi berbasis syariah di Indonesia terus dimatangkan Pemerintah Provinsi Riau. Penataan ulang struktur kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) kini menjadi prioritas utama guna memacu kinerja organisasi agar lebih fleksibel dan berdampak langsung pada masyarakat.

Arah kebijakan baru tersebut mengemuka saat rombongan pengurus KDEKS Riau menemui Plt Gubernur Riau SF Hariyanto di Kompleks Kantor Gubernur Riau, Kamis (30/7/2026). Pertemuan ini berfokus pada pembenahan manajemen internal sekaligus pemetaan potensi sektor riil berbasis syariah di wilayah Bumi Lancang Kuning.

SF Hariyanto menegaskan bahwa penyegaran jajaran kepengurusan bukan sekadar formalitas, melainkan strategi mendesak untuk merespons dinamika pasar syariah yang terus berkembang pesat.

"Restrukturisasi kepengurusan merupakan bagian dari penyesuaian agar organisasi berjalan sesuai ketentuan dan mampu menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau," kata SF Hariyanto.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif dari sektor perbankan, kampus, hingga pelaku UMKM lokal menjadi kunci agar ekosistem keuangan syariah tidak berhenti di tataran konsep. Riau diyakini memiliki fondasi sosial-budaya yang sangat mendukung untuk memimpin pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat nasional.

"Kami akan terus mendukung berbagai upaya penguatan ekonomi syariah. Dengan kolaborasi yang semakin erat, kami optimistis Riau mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," tutur SF Hariyanto.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KDEKS Riau Saidul Amin menyampaikan laporan berkala mengenai efektivitas program kerja yang telah berjalan, sembari menyodorkan rancangan kerja strategis periode berikutnya. Pembenahan jajaran pengurus diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program prioritas di lapangan.

"Restrukturisasi kepengurusan menjadi bagian penting untuk memperkuat organisasi sehingga pelaksanaan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat berjalan lebih optimal," ujar Saidul Amin. (Bil)