RIAUIN.COM - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menuntaskan perbaikan kerusakan jalan di berbagai wilayah. Langkah ini dinilai krusial demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat pada masa mudik Idul Fitri mendatang.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Suyadi, menyoroti banyaknya ruas jalan provinsi yang masih dalam kondisi berlubang dan rawan memicu kecelakaan lalu lintas. Ia meminta instansi terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah untuk melakukan pemeliharaan rutin atau penambalan lubang secara masif sebelum puncak arus mudik dimulai.

"Kami meminta dinas terkait, khususnya PUPR dan UPTD di lapangan, segera turun tangan. Titik-titik yang rusak, terutama lubang yang membahayakan, harus cepat diperbaiki," ujar Suyadi di Pekanbaru, Rabu (4/3/2026).

Dalam pantauannya, Suyadi mencontohkan kondisi di ruas jalan lintas Simpang Manggala menuju Dalu-Dalu. Meski mengapresiasi inisiatif masyarakat dan perusahaan lokal yang melakukan penimbunan lubang secara swadaya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah.

Menurutnya, penanganan manual oleh warga hanya bersifat sementara. Pemerintah diharapkan hadir dengan dukungan peralatan berat serta material yang memadai agar kualitas perbaikan lebih tahan lama dan tidak membahayakan pengendara.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa tenggat waktu menuju Lebaran kian sempit. Seluruh pengerjaan darurat diharapkan dapat diselesaikan paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum hari raya agar jalur transportasi benar-benar fungsional.

"Targetnya sederhana, sebelum arus mudik padat, jalan sudah mulus. PUPR sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai kendala yang sama terulang kembali," tegasnya.

Terkait ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Suyadi mencatat pengerjaan di beberapa titik, seperti kawasan Bukit Timah, Rokan Hilir, sudah mulai berjalan. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat berjalan optimal agar infrastruktur mudik tahun ini jauh lebih siap dibandingkan tahun lalu. (*)