RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kelembagaan dan kesiapan daerah dalam melaksanakan program GREEN for Riau Initiative. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan, konsistensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci utama agar target pembangunan berkelanjutan di "Bumi Lancang Kuning" dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan Syahrial saat membuka Asesmen Kapasitas dan Kompetensi Jurisdictional REDD+ bagi Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi GREEN for Riau Initiative di Kantor Bappeda Riau, Senin (2/3/2026). Asesmen ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana kesiapan teknis daerah dalam menjalankan program penurunan emisi gas rumah kaca tersebut.

"Kegiatan ini adalah bagian dari evaluasi kesiapan kita. Kepala daerah telah menunjukkan komitmen kuat di berbagai forum, dan Riau termasuk daerah yang paling siap melaksanakan program ini," kata Syahrial.

Meski dinilai siap, Syahrial mencatat masih ada ruang perbaikan dalam hal sinergi lintas sektoral. Ia menyoroti pentingnya membangun perspektif yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan agar kolaborasi berjalan solid.

Secara internal, ia meminta setiap kepala OPD memahami substansi program secara mendalam. Ia juga memberikan instruksi khusus terkait keberlanjutan keterlibatan personel di lapangan.

"Pejabat penghubung (person in charge/PIC) yang telah ditunjuk harus diberi ruang dan kesempatan secara berkelanjutan untuk hadir dan terlibat aktif dalam setiap forum pembahasan," tegasnya.

Dalam arahannya, Sekda Riau memaparkan dua poin krusial untuk menjaga ritme kerja tim:

Penguatan Kelembagaan: Meliputi penataan struktur organisasi dan konsistensi dalam pelaporan kegiatan secara berkala.

Sinkronisasi Jadwal: Memperkuat integrasi pelaksanaan program sesuai linimasa yang telah disepakati, dengan pembagian peran dan kepemimpinan yang jelas.

Syahrial berharap tidak ada pergeseran jadwal maupun peran yang dapat mengganggu rangkaian kerja berikutnya. Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, berkomitmen menjadi fasilitator yang menjamin proses berjalan transparan, partisipatif, serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. -adv