RIAUIN.COM - Kinerja fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Riau hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren positif dari sisi penerimaan. Meski demikian, penyerapan anggaran belanja daerah dinilai masih belum optimal sehingga perlu diakselerasi demi memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau mencatat realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2026 mencapai Rp 12,18 triliun. Angka ini setara 37,41 persen dari target APBD 2026 atau tumbuh 2,95 persen dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya.

Pendorong utama kenaikan pendapatan daerah berasal dari lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh hingga 31,90 persen year-on-year. Di sisi lain, penerimaan dari sektor transfer juga tumbuh sebesar 90,16 persen.

Kepala Kanwil DJPb Riau Adnan Wimbyarto menyampaikan bahwa posisi anggaran APBD se-Riau sejauh ini mengalami surplus sebesar Rp 1,61 triliun karena penerimaan daerah jauh melampaui angka pengeluaran.

"Kondisi ini menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pada semester berikutnya," ujar Adnan Wimbyarto di Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).

Secara akumulatif, realisasi belanja daerah hingga Juni 2026 baru terserap Rp 10,54 triliun atau 31,32 persen dari total pagu APBD. Penyerapan ini terkontraksi 2,56 persen secara tahunan akibat lambatnya pencairan belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Melihat kondisi tersebut, DJPb Riau mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera mencairkan anggaran belanja modal, bantuan sosial, dan subsidi demi memperkuat daya beli masyarakat serta menggerakkan sektor riil.

"Kami akan mengundang dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang realisasi belanja modal, bansos, dan subsidinya masih rendah. Langkah ini penting untuk mendorong akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran," kata Adnan Wimbyarto.

Selain APBD, kinerja penerimaan APBN di wilayah Riau juga mencatatkan surplus Rp 1,23 miliar. Hingga akhir semester I-2026, realisasi pendapatan negara di Riau menyentuh Rp 15,25 triliun atau 52,11 persen dari target, disokong penerimaan pajak sebesar Rp 8,63 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 5,96 triliun.

Penerimaan pajak di Riau terdongkrak signifikan oleh setoran PPh Badan dari dua sektor unggulan daerah, yakni industri pengolahan yang tumbuh 630,37 persen serta sektor pertanian yang meningkat 511,09 persen.

Adnan Wimbyarto berharap efektivitas belanja daerah dapat segera ditingkatkan beriringan dengan laju penerimaan negara dan daerah yang sudah solid. Langkah penyerapan anggaran yang lebih cepat diperkirakan bakal memperkuat ketahanan ekonomi Riau dari dampak gejolak geopolitik global. (Bil)