RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan penguatan sumber daya manusia, terutama di sektor kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama dalam rencana pembangunan tahun 2027. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pelayanan dasar dan konektivitas wilayah berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Hal itu ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Menara Dang Merdu BRKS, Pekanbaru, Rabu (18/2/2026). Forum ini menjadi instrumen strategis untuk menyinkronkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan target nasional.

SF Hariyanto menyatakan bahwa pembangunan di Riau harus dilakukan secara terukur dan konsisten agar tidak kehilangan arah. Ia menitikberatkan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang mumpuni serta perbaikan infrastruktur jalan yang berdampak langsung pada mobilitas warga.

"SDM adalah prioritas utama, terutama kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga krusial. Kita targetkan perbaikan jalan-jalan yang rusak secara menyeluruh. Ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan upaya membawa perubahan nyata bagi masyarakat Riau," kata SF Hariyanto.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), SF Hariyanto mengingatkan pentingnya efisiensi. Menurut dia, kemampuan fiskal daerah saat ini sangat terbatas, sementara aspirasi dan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran harus dilakukan secara presisi pada program-program berdampak luas.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah. Infrastruktur dipandang sebagai penopang utama produktivitas yang harus dikelola dengan skala prioritas yang ketat agar anggaran tidak terfragmentasi tanpa hasil yang jelas.

"Melalui forum ini, kita pastikan program tahun 2027 tetap fokus. Anggaran tidak boleh terpecah-pecah tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi daerah," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Riau turut mengajak akademisi, pelaku usaha, hingga pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan masukan dalam mempertajam rancangan pembangunan ini. Berbagai masukan dari kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan dihimpun sebagai bahan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027 mendatang. (Bil)