RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berupaya memperkuat kualitas tata kelola politik daerah melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Pekanbaru, Rabu (11/2/2026). Forum ini menjadi instrumen evaluasi untuk membedah data dan menyusun strategi peningkatan kualitas demokrasi yang saat ini masih berada di peringkat bawah secara nasional.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, yang mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Riau, menyatakan bahwa IDI merupakan cerminan objektif bagi pemerintah daerah dalam menjamin prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan stabilitas sosial.

"Angka IDI menunjukkan sejauh mana fondasi demokrasi kita berjalan. Meskipun terdapat progres, kita harus mengakui fondasi ini belum cukup kuat untuk bersaing di tingkat nasional," ujar Zulkifli dalam pembukaan acara di Kantor Gubernur Riau.

Berdasarkan data yang dipaparkan, skor IDI Provinsi Riau pada 2024 tercatat sebesar 74,50 persen. Walaupun angka tersebut meningkat 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori "sedang", posisi Riau masih tertahan di peringkat 24 dari 34 provinsi. Secara statistik, Riau menempati peringkat sembilan terbawah di Indonesia.

Zulkifli menekankan pentingnya mengubah indikator yang masih berada di zona merah menjadi hijau. Capaian tahun 2024 ini akan menjadi landasan dasar (baseline) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2025-2029 agar langkah perbaikan lebih terukur.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Boby Rachmat melaporkan adanya dinamika penurunan pada tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

"Pada aspek kebebasan, terjadi penurunan pada sejumlah indikator. Demikian pula pada aspek kesetaraan yang mencakup isu jender serta partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik," kata Boby.

Selain itu, kapasitas lembaga demokrasi, khususnya kinerja lembaga yudikatif dan efektivitas pendidikan politik oleh partai politik, turut menjadi sorotan. Meskipun pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan keuangan untuk program pendidikan politik, sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan dinilai masih perlu ditingkatkan.

Ke depan, Kesbangpol Riau berencana mengintegrasikan instrumen IDI dalam setiap penyaluran bantuan keuangan partai politik. Langkah koordinasi maraton juga telah dilakukan sejak Oktober 2025 untuk memetakan kendala lapangan pada 22 indikator IDI.

Kegiatan FGD ini, yang merujuk pada Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, melibatkan lebih dari 100 perwakilan dari instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi rujukan utama pengambilan kebijakan menjelang tahun politik 2029.

"Tugas kita adalah menyambungkan data dengan kebijakan. Peningkatan kualitas demokrasi harus terwujud dalam praktik pemerintahan sehari-hari, bukan sekadar angka," tutur Zulkifli. (*)