RIAUIN.COM - Kehadiran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dinilai memberi tekanan psikologis bagi sebagian pejabat daerah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dianggap menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Khairul Umam berharap atensi KPK dapat menjadi pengingat agar seluruh tahapan seleksi jabatan dilaksanakan secara terbuka dan terbebas dari praktik jual beli jabatan.

Ia menilai, sorotan lembaga antirasuah seharusnya dimanfaatkan untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki integritas serta kapasitas yang dibutuhkan.

“Situasi ini harus menjadi pengingat bersama. Proses seleksi jabatan eselon II yang sedang berjalan semestinya dilakukan secara profesional, tanpa adanya transaksi uang,” kata Khairul Umam, Rabu (17/12/2025).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Riau perlu menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dengan menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan latar belakang keahlian masing-masing.

“Yang dibutuhkan adalah pejabat yang mampu bekerja dan memahami bidangnya. Bukan karena faktor kedekatan, tim pendukung, atau imbalan tertentu,” ujarnya.

DPRD Riau juga mengingatkan para peserta seleksi agar tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum. Khairul menegaskan bahwa pengawasan KPK masih berlangsung dan setiap penyimpangan berpotensi berujung pada persoalan hukum.

“Semua pihak harus berhati-hati. Jangan ada yang mencoba bermain karena risikonya besar. KPK masih memantau,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mengumumkan hasil asesmen tiga besar calon pejabat eselon II untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemprov Riau. (Adv)