RIAUIN.COM - Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal DPRD Riau menggelar rapat perdana, Senin (8/12/2025), di ruang medium DPRD Riau.

Ketua Pansus Penyertaan Modal DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan, rapat dihadiri perwakilan dua perusahaan daerah (BUMD) Riau, yakni BRK Syariah dan Jamkrida, yang juga didampingi Asisten II Setdaprov Riau Helmi D.

"Rapat kemarin masih bersifat pembahasan umum Ranperda. Di dalam Ranperda itu diatur penyertaan modal untuk BRK Syariah sebesar Rp 260 miliar dan Jamkrida Rp 50 miliar," kata Robin.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Pansus meminta BRK Syariah untuk menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan penyertaan modal, termasuk kondisi perusahaan saat ini. Hal ini dianggap penting mengingat kondisi ekonomi di Riau saat ini, sehingga penambahan modal bisa berupa uang tunai atau aset milik daerah.

"Modal tambahan bisa berupa injeksi langsung atau barang milik daerah yang diserahkan Pemprov untuk menjadi aset BRK Syariah," jelasnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Riau itu menambahkan, kondisi APBD Riau saat ini masih mencatat tunda bayar kepada pihak ketiga pada tahun 2024. Prioritas utama adalah menuntaskan tunda bayar sebelum menyalurkan modal tambahan.

"Kalau berbentuk uang tunai, prioritas tetap menyelesaikan tunda bayar. Namun, ada opsi lain, misalnya menyerahkan aset milik daerah sebagai penyertaan modal. Ini masih tahap rapat perdana," pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (Adv)