RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Administrasi Tahun Anggaran 2025 di Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini memfokuskan pembahasan pada penguatan peran daerah dalam penanganan sengketa dan persoalan pertanahan di kabupaten dan kota.

Kegiatan yang diikuti perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta instansi teknis tersebut diarahkan untuk membangun keseragaman kebijakan, terutama terkait penataan wilayah dan penyelesaian berbagai konflik lahan yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di sejumlah daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menilai koordinasi lintas sektor dan penyatuan basis data menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.

Rapat ini, ujarnya, digelar untuk menyamakan langkah pemerintah daerah dalam penataan administrasi wilayah. Validitas data dan sinkronisasi informasi spasial diminta menjadi perhatian agar keputusan yang diambil benar-benar berdasar pada data tunggal. Ia juga menekankan empat hal yang harus diperkuat, yakni peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik, pembaruan data spasial, koordinasi terukur antarinstansi, serta langkah pencegahan melalui mekanisme kolaboratif.

Zulkifli Syukur secara resmi membuka rapat koordinasi sekaligus rangkaian kegiatan penguatan kapasitas aparat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun depan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem, menambahkan bahwa forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah provinsi untuk memperbaiki penataan administrasi wilayah. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian konflik pertanahan sangat bergantung pada ketepatan dan integrasi data administrasi yang dikelola tiap daerah.

Ia menilai aparatur di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan kota perlu terus diperkuat kapasitasnya. Mereka disebut sebagai pihak yang pertama berhadapan dengan persoalan administratif, sehingga pemahaman regulasi serta kemampuan mengelola data spasial menjadi faktor penting dalam pelayanan pemerintahan. (Bil)