RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menggelar pertemuan dengan para bupati dan wali kota dari 12 kabupaten/kota untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Rapat ini juga dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memastikan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Pertemuan dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Balai Serindit, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Senin (8/12/2025).

SF Hariyanto menyampaikan bahwa Provinsi Riau telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan bencana yang dilakukan BPBD dan Damkar. Pemerintah daerah juga telah menyiagakan 21 unit alat berat untuk mendukung penanganan darurat di lapangan.

“Dua eskavator dan 18 alat berat lainnya yang berada di UPT Dinas PUPR-PKPP siap digerakkan dan akan disinergikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota,” ujar SF Hariyanto.

Ia menambahkan, Pemprov juga telah menyiapkan dukungan logistik dan perlengkapan tanggap darurat, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga. Kesiapan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha turut diperkuat.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus melakukan komunikasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, termasuk penyelenggaraan simulasi tanggap darurat. Posko bencana juga diaktifkan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta unsur masyarakat lainnya.

Pemprov Riau memantau perkembangan cuaca secara berkala berdasarkan data dari BMKG, sekaligus menindaklanjuti kebutuhan perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai, hingga pembangunan dinding penahan tebing.

SF Hariyanto menekankan pentingnya respon cepat pemerintah kabupaten/kota apabila terjadi bencana, mulai dari evakuasi, pendataan korban, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Ia juga meminta camat mengoptimalkan koordinasi di wilayah masing-masing.

“Jika diperlukan, segera tetapkan status darurat bencana dan aktifkan Pos Komando Penanganan Darurat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa bupati dan wali kota wajib menyampaikan laporan penanganan bencana kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sumber: Halloriau