RIAUIN.COM - Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Riau mulai menata langkah awal dengan memetakan potensi penerimaan daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjawab penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Tahap awal dimulai dengan menghimpun pandangan para rektor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Riau. Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dan menyiapkan kajian ilmiah untuk membuka peluang baru peningkatan pendapatan daerah.

“Kami sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah kampus. Semua proses berbasis data dan kajian ilmiah agar potensi PAD yang belum tergarap bisa dimaksimalkan,” ujar Abdullah, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, kerja pansus tidak hanya bertumpu pada masukan akademisi. Dalam waktu dekat, koordinasi akan diperluas dengan berbagai lembaga pemerintah di luar Pemprov Riau untuk memperkaya informasi dan memperdalam pemetaan potensi penerimaan.

“Masih banyak ruang yang belum terisi dengan baik. Pansus ini dibentuk supaya peluang itu benar-benar bisa dikejar,” tuturnya.

Pansus Optimalisasi PAD dibentuk dengan mandat untuk mengembalikan struktur APBD Riau ke level ideal. Riau pernah mencatat APBD lebih dari Rp11 triliun, namun kini angkanya menurun. Dalam RAPBD 2026, nilai APBD diperkirakan berada di kisaran Rp8,3 triliun.

Pansus yang terdiri dari 14 anggota tersebut ditugaskan menelusuri berbagai sumber PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Abdullah menyatakan optimistis bahwa target pemulihan dapat tercapai.

“Target optimistis kami berada di dua digit, sementara target realistis berada sedikit di atas Rp9 triliun,” katanya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui penambahan tarif pajak atau retribusi baru. Fokus pansus adalah mengoptimalkan potensi yang sudah ada, termasuk kinerja BUMD, aset pemerintah provinsi, serta peluang dana bagi hasil sektor unggulan.

“Potensi dari kelapa sawit sangat besar, termasuk produk turunannya yang seharusnya bisa menjadi sumber penerimaan baru. Begitu juga peluang energi terbarukan selain migas, serta pajak air permukaan dan bahan bakar,” ucapnya.

Pansus menargetkan waktu kerja enam bulan untuk merampungkan kajian dan verifikasi lapangan. Abdullah meyakini langkah ini dapat memperbaiki kondisi fiskal Riau.

“Harapan kami PAD bisa kembali normal, bahkan jika memungkinkan mendekati Rp11 triliun. Menurut saya peluang itu masih terbuka,” katanya. (Adv)