RIAUIN.COM - Kinerja ekonomi Riau kembali menunjukkan hasil positif di tengah tekanan global. Data realisasi APBN Regional hingga 31 Oktober 2025 memperlihatkan pertumbuhan yang tetap terjaga, mencerminkan stabilitas yang mampu dipertahankan pemerintah.

Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati mengatakan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, termasuk di Riau.

“Walau kondisi global berubah cepat, ekonomi Indonesia dan Riau tetap berada pada jalur yang stabil,” ujar Heni pada Jumat (28/11/2025).

Situasi ini tercapai ketika perekonomian dunia masih dibayangi risiko penutupan pemerintahan di Amerika Serikat serta dinamika perdagangan antara AS dan China.

Menurut Heni, disiplin kebijakan fiskal menjadi faktor yang membantu Indonesia menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian tersebut.

Pada triwulan III 2025, ekonomi Riau tumbuh 4,98 persen (yoy). Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas industri dan perdagangan yang tetap bergerak. Indikator pembangunan manusia juga menunjukkan perbaikan, dengan nilai IPM Riau mencapai 76,31, berada di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, pendapatan negara menjadi komponen yang mencatatkan kinerja paling kuat. Realisasi penerimaan APBN di Riau mencapai Rp20,58 triliun atau meningkat 29,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Lompatan ini terutama didorong penerimaan Bea Cukai yang naik signifikan hingga 349,31 persen, dipicu oleh kenaikan Bea Keluar komoditas CPO.

“Kebijakan pemerintah di sektor ekspor memberi dampak langsung pada penerimaan negara,” kata Heni.

Sementara itu, penurunan pendapatan pajak lebih disebabkan oleh meningkatnya restitusi PPN. Pemerintah menilai hal tersebut bagian dari hak wajib pajak dan layanan yang tetap harus diberikan.

Belanja Pemerintah Pusat di Riau turun 20,13 persen, yang disebut sebagai hasil efisiensi dan perencanaan yang lebih terukur. Transfer ke Daerah tetap meningkat 1,29 persen, terutama karena naiknya Dana Bagi Hasil.

APBN Riau mencatat defisit sebesar Rp5,4 triliun, namun realisasi tersebut masih berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini menunjukkan pengelolaan fiskal kita makin disiplin,” ujar Heni. (Bil)