RIAUIN.COM - Komisi III DPRD Riau mengundang sejumlah pimpinan perguruan tinggi untuk membahas persoalan pembangunan daerah yang dinilai berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola, kualitas data, serta perencanaan kebijakan.

Pertemuan yang menghadirkan Rektor Universitas Lancang Kuning, bersama perwakilan UIR, UMRI, UNRI, dan Unilak itu digelar untuk menggali pandangan akademisi terhadap kondisi ekonomi Riau yang dinilai belum menggembirakan.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menilai serangkaian persoalan ekonomi muncul akibat ketidaksiapan pemerintah memanfaatkan data dan kajian ilmiah secara optimal.

“Ekonomi daerah sedang tidak baik. PAD tidak maksimal, APBD terus menurun. Salah satu pemicunya adalah lemahnya pengelolaan data,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Edi menyebut tata kelola anggaran menjadi persoalan berikutnya, terutama terkait pengelolaan APBD. Menurut dia, kapasitas SDM di sektor perpajakan dan pendapatan masih kurang sehingga kinerja tak optimal.

Ia juga menyinggung pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai bagi ASN sebagai langkah efisiensi yang tidak dapat dihindari. Akademisi, kata dia, memahami konsekuensi tersebut sebagai imbas dari merosotnya pendapatan daerah.

“Pemotongan TPP adalah bentuk tanggung jawab atas menurunnya PAD,” katanya.

Selain itu, Edi menegaskan pentingnya stabilitas politik daerah agar tata kelola pemerintahan tidak terusik. Kasus hukum yang menimpa pemerintah, menurut dia, memberi dampak serius terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengusulkan audit spending atau audit kebijakan agar kesalahan lama tidak terulang.

Rektor Universitas Lancang Kuning, Prof Junaidi, menyampaikan perlunya menjaga keberlangsungan layanan publik di tengah situasi fiskal yang menantang.

“Stabilitas politik harus dijaga bersama. Masyarakat juga perlu memahami persoalan dan tetap memberi masukan,” katanya.

Terkait pembahasan RAPBD 2026, Prof Junaidi mengusulkan peningkatan PAD dari sektor pajak melalui penyederhanaan proses pelayanan. Ia pun mendukung langkah efisiensi termasuk pemotongan TPP bagi ASN.

“Kita sepakat perlunya penghematan karena pendapatan tahun depan diperkirakan menurun, sehingga belanja juga harus disesuaikan,” ujar Prof Junaidi. (Adv)