RIAUIN.COM  - ewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau membentuk Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai langkah memperkuat penerimaan asli daerah dan menopang kapasitas APBD provinsi.

Ketua Pansus, Abdullah dari Komisi III DPRD Riau, mengatakan pemerintah provinsi telah menaikkan target PAD dalam anggaran terbaru dari Rp 4,9 triliun menjadi sekitar Rp 5,2 triliun. Menurut Abdullah, kenaikan target yang mencapai Rp 300 miliar itu menunjukkan adanya optimisme terhadap potensi pendapatan Riau.

“Dengan target baru ini, kita berharap kinerja pendapatan bisa lebih baik,” ujar Abdullah seusai rapat pada Kamis (27/11/2025).

Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaian target tersebut tidak mudah. Salah satu kendala terbesar berasal dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai menurun. Ia menilai penurunan kontribusi BUMD serta persoalan pengelolaan aset daerah membuat peningkatan target PAD sulit terealisasi sepenuhnya.

Saat ini, kata Abdullah, sebagian besar aset milik provinsi justru menjadi beban anggaran, bukan sumber pendapatan. “Pekerjaannya akan sangat banyak dan prosesnya panjang,” ujarnya.

Melalui Pansus ini, DPRD Riau menargetkan evaluasi komprehensif terhadap setiap potensi penerimaan daerah, terutama dari BUMD yang menjadi salah satu andalan pendapatan. Optimalisasi PAD diharapkan bisa memperkuat ruang fiskal pemerintah untuk mendukung program pembangunan.

Abdullah juga menyoroti lemahnya tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi DPRD selama ini. Ia mencontohkan usulan terkait potensi Pajak Air Permukaan yang berkali-kali disampaikan, tetapi implementasinya di lapangan tidak konsisten.

“Itu menjadi persoalan yang terus berulang,” ujar Abdullah.

Untuk memastikan perencanaan dan rekomendasi lebih tepat sasaran, Pansus akan memprioritaskan pengumpulan data produksi dari seluruh perusahaan di Riau. Data tersebut dibutuhkan guna menghitung potensi riil, termasuk potensi air permukaan yang dapat dikenai pajak.

“Pansus harus memiliki basis data lengkap agar rekomendasi yang diberikan kuat karena berbasis data,” kata Abdullah. Ia berharap dengan data yang lebih solid, proses eksekusi oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat lebih efektif sehingga target PAD sebesar Rp 5,2 triliun bisa tercapai. (Adv)