RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau tengah mengkaji kemungkinan pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution di Rumbai oleh pihak ketiga. Pembahasan ini bergulir seiring meningkatnya aspirasi dari pendukung PSPS Pekanbaru yang berharap klub dapat memperoleh hak kelola stadion tersebut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Yurnalis Basri mengatakan kajian masih berada pada tahap awal.
“Kita baru menelusuri opsi kerja sama dengan pihak ketiga. Masih dalam bentuk draf, dan kami sedang menghitung potensi keuntungan maupun risikonya,” ujar Yurnalis, Kamis (27/11/2025).

Ia menuturkan kebijakan tarif sewa stadion beberapa tahun terakhir mengalami perubahan cukup besar. Pada masa Gubernur Syamsuar, sewa ditetapkan Rp 50 juta per tahun. Belakangan, PSPS mengajukan keringanan sehingga tarif diturunkan menjadi Rp 30 juta per tahun.

Permohonan keringanan kembali muncul pada periode pemerintahan berikutnya di bawah Gubernur Abdul Wahid.
“Mereka meminta penurunan lagi menjadi 15 juta, sampai akhirnya digratiskan untuk pertandingan,” kata Yurnalis. Ia menyebut langkah itu dimaksudkan mendukung klub, namun di sisi lain menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah berharap stadion sebagai aset daerah dapat memberikan retribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Meski demikian, Yurnalis menegaskan tujuan aset pemerintah bukan sekadar menghasilkan pemasukan, tetapi menyediakan layanan publik.

Ia menambahkan, bila kajian berujung pada keputusan menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga, maka kewenangan penuh operasional dan pemeliharaan stadion akan berada pada mitra tersebut. Pemprov Riau hanya berperan sebagai pengawas untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.

Analisis kelayakan, termasuk hitungan untung-rugi yang lebih komprehensif, ditargetkan rampung tahun depan. Hasil kajian itu akan menjadi dasar penentuan arah pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution yang selama ini menjadi markas PSPS Pekanbaru. (Bil)