RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menempatkan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik sebagai arah utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. Penegasan ini disampaikan Sekdaprov Riau Syahrial Abdi saat mewakili Gubernur dalam penyampaian jawaban atas pandangan fraksi pada rapat paripurna di DPRD Riau, Kamis (27/11/2025).

Dalam pemaparannya, Pemprov Riau mengapresiasi masukan seluruh fraksi yang dinilai selaras dengan upaya mempercepat pembangunan di Bumi Lancang Kuning. Pemerintah daerah memastikan kebijakan anggaran tahun depan diarahkan untuk memperkecil ketimpangan sosial dan menyesuaikan dengan fokus masing-masing fraksi.

Syahrial menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta melanjutkan berbagai program nasional. Program tersebut antara lain penyediaan air bersih, perluasan cakupan Universal Health Coverage, percepatan penurunan stunting, penguatan pendidikan agama, hingga kebijakan pendidikan gratis bagi jenjang SMA dan SMK.

Ia menambahkan, pembayaran tunda bayar mulai dituntaskan dan Pemprov Riau berkomitmen tidak menambah beban tunda bayar baru pada 2026.
“APBD ini akan kita susun secara hati-hati demi kemajuan Riau,” ujarnya.

Pada rapat yang sama, Pemprov Riau juga menerima tanggapan fraksi mengenai pemberdayaan ketahanan keluarga. Melalui masukan tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan keluarga di Riau dapat meningkat.

Syahrial menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan dasar tempat tumbuhnya perkembangan fisik dan mental seseorang. Ia mengingatkan bahwa perubahan zaman — mulai dari teknologi, ekonomi, hingga kondisi politik — dapat memengaruhi peran keluarga. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tenteram. (Bil)