RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan menelaah perkembangan program inklusi keuangan sepanjang tahun 2025 serta menyiapkan arah kerja lanjutan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno kedua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau yang berlangsung di Ruang Melati Kantor Gubernur, Rabu (26/11/2025). Forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian tahun berjalan sekaligus merumuskan fokus kebijakan TPAKD untuk 2026.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menyebut ekonomi rakyat, transformasi digital, dan penguatan UMKM menjadi fokus utama pemerintah daerah.

“Pemerataan akses keuangan yang aman dan terjangkau adalah penggerak penting untuk mendorong ekonomi rakyat,” ujar Helmi.

Ia menambahkan, pelaku UMKM akan sulit berkembang tanpa dukungan layanan keuangan yang memadai. Karena itu, program TPAKD perlu selaras dengan upaya penurunan kemiskinan, perluasan inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM.

Helmi juga meminta agar setiap program yang dijalankan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Ia mencontohkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menurutnya harus disertai edukasi dan pendampingan agar benar-benar memberi manfaat.

Di sisi lain, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau, Elvira Azwan, menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi kesempatan untuk meninjau efektivitas program selama 2025. Hasil evaluasi, katanya, akan menjadi dasar untuk merancang pendekatan yang lebih inovatif dan berdampak pada tahun berikutnya.

Elvira menilai masih ada ketimpangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Riau. Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan perlunya upaya tambahan agar akses keuangan yang tersedia dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Inklusi keuangan bukan hanya soal jumlah rekening atau akses digital, tetapi bagaimana layanan itu mampu mengangkat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat berjalan tepat sasaran. Dalam rapat pleno ini, Pemprov Riau dan OJK menyepakati perlunya penetapan target, jadwal kerja, serta penanggung jawab yang jelas untuk setiap program.

Hasil pembahasan diharapkan memperkuat ekosistem keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Bil)