RIAUIN.COM – Walikota Pekanbaru Agung Nugroho memberikan penjelasan terkait pembongkaran drainase di Jalan Letkol Hasan Basri yang dilakukan kontraktor pelaksana dan sempat memicu perhatian publik hingga mengaitkannya dengan isu tunda bayar pekerjaan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurut Agung, persoalan tersebut bermula dari kewajiban pembayaran sejumlah pekerjaan yang tertinggal dari pemerintahan sebelumnya. Tunggakan itu terjadi pada rentang 2023–2024, jauh sebelum ia dan Markarius Anwar resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.

“Jadi yang tidak menyelesaikan pembayaran itu bukan kami. Tapi karena utang tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kota sebagai institusi, tetap kami selesaikan,” ujar Agung, Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan, total kewajiban yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya mencapai sekitar Rp467 miliar.

“Dari hampir Rp500 miliar yang tersisa pada 2023–2024, sebagian besar sudah kami bayar. Kini tinggal sekitar Rp90 miliar,” kata Agung.

Agung menepis anggapan bahwa pemerintahannya menahan pembayaran upah pekerja. Ia menegaskan bahwa justru ia dan Markarius Anwar yang mengambil langkah untuk mempercepat pelunasan sisa utang tersebut.

“Tentu semuanya harus melalui prosedur. Ada audit, pemeriksaan berkas, dan proses lain yang wajib dipenuhi. Tidak bisa membayar begitu saja tanpa mengikuti aturan,” ujarnya.

Menanggapi polemik pembongkaran drainase, Agung menegaskan bahwa proyek yang dibongkar itu termasuk dalam daftar kegiatan yang masuk kategori tunda bayar dari tahun sebelumnya. Ia memastikan dinas teknis telah berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di akhir penyampaiannya, Agung mengajak masyarakat melihat informasi berdasarkan data yang dapat diverifikasi.

“Silakan periksa faktanya, jangan memakai informasi yang tidak jelas sumbernya. Insyaallah kami tetap bekerja untuk masyarakat Pekanbaru,” tuturnya. (Bil)