RIAUIN.COM - Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah menilai Pemerintah Provinsi Riau perlu mengambil langkah lebih tegas untuk menahan laju inflasi daerah yang kini berada di atas sasaran nasional, yakni 5,2 persen. Lonjakan harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp90.000 per kilogram menjadi salah satu pemicunya.

“Harga cabai memang sudah turun ke kisaran Rp75.000, tetapi kenaikan pada sejumlah kebutuhan pokok lain tetap menekan masyarakat,” ujar Abdullah, Jumat (21/11/2025).

Ia menekankan bahwa situasi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap ketahanan pangan. Menurut dia, masih banyak lahan milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak dimanfaatkan.

“Lahan yang tidak terkelola itu masih luas. Harus ditanami dan diberdayakan. Bila anggaran daerah terbatas, pemanfaatan dana CSR dapat menjadi opsi untuk memperkuat program pangan,” kata dia.

Politikus PKS tersebut menyebut produksi komoditas pangan strategis di Riau masih rendah. Produksi cabai dan beras lokal baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan, sementara 75 persen sisanya mengandalkan pasokan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah lain.

“Ketika suplai dari luar tersendat, harga langsung melonjak. Kondisi itu biasanya makin terasa menjelang Natal dan Tahun Baru, serta Ramadan dan Idulfitri. Dampaknya paling berat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Abdullah juga menyinggung ketergantungan Riau pada sektor migas yang terus melemah. Ia menyebut produksi minyak di Riau mengalami penurunan signifikan.

“Pernah kita mencapai produksi satu juta barel per hari. Sekarang hanya sekitar 170–178 ribu barel, dan dari PHR sekitar 155 ribu barel. Tren ini terus menurun,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan pada peningkatan ketahanan pangan sekaligus pengembangan energi terbarukan. Potensi energi nonfosil di Riau, menurut dia, cukup besar dan perlu ditindaklanjuti sebagai strategi jangka panjang. (Adv)