RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Siak Afni Z dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, serta sejumlah pejabat daerah terkait untuk membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik di Provinsi Riau. Pertemuan ini dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur, Pekanbaru, Senin (3/11/2025).

Abdul Wahid menjelaskan bahwa program pengolahan sampah menjadi energi merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), setiap daerah diharapkan mampu menyiapkan persyaratan teknis dan administratif agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Kita berkumpul hari ini untuk memastikan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program nasional PSEL yang didukung oleh Danantara melalui skema pembiayaan khusus. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi agar pembangunan ini bisa segera terealisasi,” ungkap Abdul Wahid.

Ia menuturkan, proyek PSEL termasuk dalam kebijakan strategis nasional di bidang energi dan lingkungan yang bertujuan memperkuat sistem pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 40 hektare sebagai lokasi pengembangan fasilitas tersebut.

“Saya sudah berbicara dengan Menteri LHK agar program ini dapat dipercepat. Menteri juga telah mengirimkan surat keputusan presiden terkait kerja sama lintas daerah agar proyek ini bisa dijalankan bersama,” jelasnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah di Riau akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan beberapa daerah sekitar, di antaranya Pekanbaru, Siak, dan Kampar. “Dengan sistem terpadu, ketiga daerah ini akan menjadi sumber pasokan utama bahan baku sampah untuk PSEL,” tambahnya.

Terkait aspek pendanaan, Abdul Wahid menyebut bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan pola pembiayaan yang tidak membebani anggaran daerah. “Skema yang digunakan adalah pembelian listrik oleh PLN dengan harga 20 sen dolar AS per kWh. Pemerintah daerah tidak dibebankan tipping fee, sementara jaringan listrik menjadi tanggung jawab PLN,” paparnya.

Ia juga menekankan bahwa Riau telah memenuhi syarat minimal pasokan sampah sesuai ketentuan pusat, yakni 1.000 ton per hari. “Data menunjukkan Pekanbaru menghasilkan 1.011 ton per hari, Siak 192 ton, dan Kampar 350 ton. Artinya, target minimal sudah tercapai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Wahid menyebut potensi energi dari pengolahan sampah di Riau sangat besar dan dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi ketahanan energi daerah. “Kalau semua pihak mendukung, PSEL ini akan menjadi proyek strategis yang memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Embiyarman menilai pembangunan PSEL menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang memiliki nilai tambah ekonomi.

“PSEL akan menjadi solusi ganda, mengatasi persoalan sampah sekaligus menyediakan energi ramah lingkungan. Lahannya sudah tersedia di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kampar, dengan luas sekitar 40 hektare yang merupakan aset Pemprov,” ujarnya.

Embiyarman menambahkan, program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fasilitas PSEL, serta Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengenai RPJMN 2025–2029 yang menetapkan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas nasional.

“Pendekatan yang dilakukan bersifat menyeluruh, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pemrosesan akhir dengan teknologi seperti waste to energy, RDF, biogas, dan komposting skala besar. Jika seluruh elemen bekerja sama, PSEL ini akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang di Riau,” pungkasnya. (Adv)