RIAUIN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru terus menunjukkan perkembangan pesat di Provinsi Riau. Hingga kini, sebanyak 251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah beroperasi di berbagai kabupaten dan kota.

Kepala KPPG Pekanbaru Dr Syartiwidya menyebutkan bahwa dari total target 667 dapur yang akan dibangun di seluruh Riau, sudah lebih dari sepertiganya terealisasi. Dari jumlah tersebut, 180 dapur telah beroperasi penuh, sementara 71 lainnya masih menunggu penerbitan Virtual Account (VA) untuk mulai menyalurkan makanan bergizi.

“Jumlah penerima manfaat MBG di Riau saat ini telah mencapai 586.074 anak yang tersebar di 2.422 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk sekolah luar biasa,” ujarnya.

Selain memberikan gizi seimbang bagi anak sekolah, program MBG juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Dana yang mengalir dari setiap dapur dinilai cukup besar dan mampu memberi efek berganda bagi pelaku usaha kecil di daerah.

“Jika satu dapur melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, maka setiap dua minggu bisa berputar dana sekitar Rp450 juta untuk bahan makanan, operasional, serta biaya sewa,” kata Syartiwidya.

Dengan hitungan tersebut, potensi sirkulasi dana program MBG di Riau dapat mencapai sekitar Rp81 miliar setiap dua pekan. Angka ini menjadi bukti bahwa program tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga menumbuhkan perekonomian lokal.

Setiap dapur MBG pun diarahkan untuk bekerja sama dengan 10 sampai 15 pemasok dari kalangan UMKM di sekitar lokasi dapur. “Kami selalu mendorong penggunaan bahan pangan lokal, seperti sayur, ikan, dan daging dari wilayah terdekat. Dengan begitu, uang yang beredar tetap berada di masyarakat sekitar,” tambahnya.

Namun, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi kendala, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang sering terkendala distribusi bahan baku akibat kondisi geografis dan transportasi.

“Untuk menjaga kelancaran program, kami membentuk satuan tugas MBG di setiap kabupaten dan kota. Tim ini bertugas memantau ketersediaan bahan dan memastikan dapur tetap beroperasi,” jelas Syartiwidya. (Bil)