RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru kini menghadapi tantangan berat setelah adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp400 miliar dari pemerintah pusat.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa pengurangan tersebut akan langsung berdampak pada pengelolaan anggaran daerah, termasuk pengeluaran rutin serta pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

“Belanja rutin kami sudah cukup besar, jadi pengurangan ini pasti akan memengaruhi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan juga tunjangan pegawai,” ujar Agung  dikutip halloriau.

Ia menambahkan, pengurangan anggaran ini berpotensi mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dapat mengancam stabilitas keuangan daerah.

“Jika belanja rutin terganggu, kami harus menentukan prioritas program mana yang tetap dilaksanakan dan mana yang harus ditunda. Padahal masih banyak pekerjaan penting seperti perbaikan jalan berlubang, penanganan banjir yang belum selesai, dan revitalisasi sekolah,” jelasnya.

Meski demikian, Pemko Pekanbaru bertekad memperjuangkan agar pengurangan dana ini dapat dikaji ulang.

“Kami akan langsung menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, karena pengurangan Rp400 miliar akan sangat menyulitkan pengelolaan anggaran Pekanbaru,” tegas Agung. (*)