RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif Pemprov Riau dalam kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kejaksaan Tinggi Riau pada Kamis (28/8/2025).

Agenda tersebut menjadi wadah koordinatif antarlembaga untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menekankan bahwa upaya memberantas korupsi memerlukan sinergi lintas sektor dan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Ia menilai, keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada integritas dan komitmen setiap elemen pemerintahan.

“Perbaikan sistem adalah kunci utama. Ketika tata kelola dibangun secara transparan dan akuntabel, potensi penyimpangan akan jauh berkurang,” ujarnya dalam sambutan.

M. Job juga menyatakan bahwa Pemprov Riau akan terus memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawasan dan kementerian terkait guna memastikan kebijakan antikorupsi berjalan efektif hingga ke tingkat implementasi.

Lebih dari itu, forum ini juga diharapkan menjadi pendorong percepatan transformasi digital dalam birokrasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi mampu menutup celah korupsi dan mempermudah pengawasan publik.

“Transformasi digital menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan. Kami berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi di seluruh sektor layanan,” tambahnya.

Keterlibatan Pemprov Riau dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Dengan kolaborasi yang erat dan langkah nyata, Pemprov Riau optimistis dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan melayani. (Nab)