RIAUIN.COM – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, bersama BMKG, BNPB, BPBD Riau, dan TNI AU, memulai pelaksanaan tahap ketiga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau. Langkah ini menjadi bagian dari upaya lanjutan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengungkapkan bahwa status tanggap darurat telah diberlakukan sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 682 Tahun 2025. Namun, melihat situasi yang masih mengkhawatirkan, status ini diperpanjang selama dua minggu ke depan.

“Sebagai respons terhadap perpanjangan status darurat ini, berbagai upaya terus dimaksimalkan, baik melalui pemadaman dari darat oleh Manggala Agni dan Satgas Karhutla Riau, maupun lewat jalur udara, termasuk patroli, penyemprotan air (water bombing), serta pelaksanaan OMC,” jelasnya, Sabtu.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang Juli 2025, tercatat 142 insiden kebakaran hutan dan lahan di Riau, dengan total area terdampak sekitar 1.768 hektare. Hingga 9 Agustus 2025, terdapat tambahan 93 kejadian, yang meluas sekitar 1.150 hektare. Saat ini, tim Manggala Agni masih melakukan upaya pemadaman dan pendinginan (mopping up) di wilayah Indragiri Hilir dan Rokan Hilir.

Tahapan OMC sebelumnya telah dilakukan pada 2–12 Mei 2025, dan dilanjutkan dengan tahap kedua pada 21 Juli–9 Agustus 2025, yang didukung pembiayaannya oleh BNPB. Selama periode itu, curah hujan terpantau meningkat, dengan Kabupaten Rokan Hilir mengalami hujan selama 5 hari, dan Rokan Hulu selama 8 hari.

Dwi Januanto menjelaskan bahwa OMC telah menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengurangan karhutla sejak 2015. “Metode ini telah menunjukkan hasil positif, dengan penurunan luasan kebakaran sebesar 77 persen pada tahun 2024 dibandingkan dengan data dasar tahun 2019,” paparnya.

Menurutnya, OMC sangat penting untuk menjaga kelembaban lahan gambut, agar muka air tanah tetap stabil dan ekosistem gambut tidak mengering. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, koordinasi yang solid, kepemimpinan yang tegas, dan keterlibatan aktif masyarakat.

“Kementerian tetap konsisten menjalankan langkah pengendalian, baik dari darat maupun udara, dalam semangat gotong royong lintas sektor. Dengan ikhtiar dan doa bersama, semoga bencana karhutla di Riau segera tertangani,” tutupnya. (Nab)