RIAUIN.COM- Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kondisi stok pangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, ke Kantor Wilayah Perum Bulog Riau-Kepri, Senin (21/7/2025).

Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, yaitu Evi Juliana, Raja Jaya Dinata, Soniwati, Ginda Burnama, dan Siti Aisyah.

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau disambut oleh Pemimpin Wilayah Bulog Riau-Kepri Ismed Erlando, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Ismed Erlando menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Bulog, terutama dalam penyerapan hasil pertanian lokal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan mitra penggilingan padi yang belum memiliki fasilitas modern.

“Kami telah menjalin kerja sama dengan beberapa penggilingan, tetapi sebagian besar masih menggunakan mesin sederhana. Ini membuat hasil produksi kurang optimal dan sulit memenuhi standar penyerapan Bulog,” ujar Ismed.

Ismed juga menyoroti persoalan rendahnya kualitas produksi jagung di Riau akibat kurangnya fasilitas pipil jagung di tingkat petani.

“Mayoritas petani belum memiliki mesin pipil jagung. Ini menjadi hambatan yang terus kami bahas bersama pemerintah daerah,” tambahnya.

Mengenai cadangan beras, Ismed memastikan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Riau kini telah memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang siap digunakan dalam situasi darurat. Selain program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog juga aktif menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, dalam tanggapannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Riau.

“Kami fokus pada dua hal, yaitu stok dan harga beras. Jika stok tersedia dengan baik, maka kita bisa menekan harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Pengalaman masa lalu, seperti saat terjadi bencana asap, mengajarkan kita pentingnya memiliki cadangan pangan yang memadai,” ungkap Adam.

Adam juga mendorong Bulog untuk secara rutin memberikan laporan kondisi stok serta memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam penyaluran bantuan pangan.

Sementara itu, Anggota Komisi II Ginda Burnama menyoroti masalah rendahnya tingkat modernisasi alat pertanian di kalangan petani Riau. Ia menyebutkan bahwa banyak petani masih menggunakan alat manual sehingga berdampak pada rendahnya nilai jual hasil panen.

“Saya mendengar langsung dari petani. Mereka menggunakan mesin manual, sehingga harga jual ke Bulog jadi rendah. Bahkan, ada pihak-pihak yang datang langsung ke petani dan menawarkan harga lebih tinggi dari Bulog,” jelas Ginda.

Ginda juga menegaskan bahwa ketimpangan fasilitas pertanian, terutama di wilayah Pekanbaru, perlu segera diatasi.

“Jika terus dibiarkan, akan timbul persepsi bahwa Bulog tidak kompetitif. Pemerintah daerah dan pusat harus segera hadir dengan solusi konkret, termasuk memperkuat infrastruktur pertanian dan mendukung kelompok tani,” tegasnya.

Komisi II DPRD Provinsi Riau berharap Bulog dapat memperluas kemitraan dengan penggilingan padi yang memiliki fasilitas modern dan mendukung pembentukan koperasi atau kelompok tani yang profesional.

Selain itu, Komisi II juga mendorong adanya transparansi informasi terkait stok dan distribusi bantuan pangan, serta koordinasi rutin antara Bulog, pemerintah daerah, dan legislatif.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, Bulog, dan DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin ketahanan pangan di Riau dan Kepri secara berkelanjutan. -adv