RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan bahwa program relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) hanya akan diberikan kepada penduduk yang benar-benar menetap dan bergantung pada kawasan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Warga yang berada di sana karena dibawa oleh pihak-pihak tertentu atau cukong tidak termasuk dalam rencana relokasi yang sedang dirancang.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengedepankan metode pendekatan yang persuasif. Langkah awal dimulai dengan proses pendataan terhadap lahan dan penduduk yang tinggal di kawasan TNTN. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi penertiban dan relokasi secara bertahap.

“Masih kita lakukan pendekatan secara persuasif. Jika tidak berhasil, baru kita akan ambil tindakan tegas,” ujar Wahid.

Proses penertiban dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri, termasuk Menteri ATR/BPN dan Menteri Transmigrasi, serta pihak Kejaksaan Agung, telah dibahas penyusunan peta jalan penanganan kawasan TNTN. Fokus utamanya adalah memastikan relokasi tidak hanya menyelesaikan masalah sosial, tapi juga tetap menjaga kelestarian taman nasional.

Salah satu skema yang akan digunakan dalam relokasi adalah sistem transmigrasi lokal. Kepala BPN tengah mencari lokasi yang sesuai untuk pemukiman baru, dan relokasi hanya akan diperuntukkan bagi masyarakat asli yang memang tinggal di kawasan TNTN.

“Saat ini kita sedang menyiapkan relokasi berbasis transmigrasi lokal, lahannya juga sedang kita identifikasi,” ujar Wahid.

Gubernur menegaskan, relokasi tidak berlaku bagi mereka yang masuk secara ilegal ke kawasan TNTN karena difasilitasi oleh pihak luar. Pemerintah tidak akan menanggung keberadaan mereka. Tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak-pihak yang membawa mereka masuk.

“Kalau mereka dibawa oleh cukong, maka tanggung jawabnya ada pada cukong itu. Kalau ada warga yang datang sendiri dan memang tidak punya mata pencaharian, bisa diberikan solusi sementara, seperti memanen hasil tanaman sebelum relokasi,” lanjut Wahid.

Proses pendataan terhadap calon penerima relokasi masih berlangsung. Selain itu, Pemprov Riau juga tengah menyusun daftar kebutuhan dasar yang diperlukan dalam program ini, mulai dari anggaran hingga fasilitas di lokasi relokasi yang baru.

“Kebutuhan dan anggarannya sedang kita hitung dan nanti akan dilaporkan ke Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Pertanahan,” tutupnya. (Nab)