Oleh: Hendrianto

SINGAPURA kembali menjadi saksi bisu ketegangan geopolitik yang mendidih di kawasan Indo-Pasifik, kala International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2025 digelar. Forum keamanan tingkat tinggi terbesar di Asia ini, yang seharusnya menjadi ajang dialog konstruktif, justru terseret dalam pusaran gesekan antara dua kekuatan adidaya: Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Pemicu ketegangan kali ini tak lain adalah pernyataan provokatif yang dilontarkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang secara terang-terangan menyebut Tiongkok sebagai ancaman di Indo-Pasifik.

Pernyataan Hegseth, bagai menyiram bensin ke bara api, sontak memicu protes keras dari Beijing. Tiongkok, melalui juru bicara delegasinya, mendesak AS untuk "menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik, membalikkan hitam dan putih, serta saling serang isu-isu maritim."

Protes ini menggarisbawahi kepekaan Tiongkok terhadap narasi yang menempatkannya sebagai agresor, terutama di tengah ambisinya untuk menegaskan kembali pengaruhnya di Laut Tiongkok Selatan dan sekitarnya.

Insiden ini bukan kali pertama gesekan AS-Tiongkok mewarnai panggung Shangri-La Dialogue. Namun, pernyataan Hegseth kali ini terasa lebih menukik dan langsung, mencerminkan peningkatan ketegangan yang lebih dalam antara kedua negara dalam berbagai isu, mulai dari perdagangan, teknologi, hingga klaim teritorial.

Bagi AS, pandangan Tiongkok sebagai ancaman didasari oleh ekspansi militer Tiongkok yang pesat, agresivitasnya di Laut Tiongkok Selatan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, Tiongkok melihat pernyataan AS sebagai upaya untuk membendung kebangkitannya dan mengintervensi urusan internalnya.

Pernyataan kontroversial Hegseth tak pelak menuai berbagai respons dari negara-negara di kawasan. Bagi sebagian negara, khususnya yang memiliki sengketa maritim dengan Tiongkok atau yang memiliki aliansi kuat dengan AS, pernyataan tersebut mungkin dianggap sebagai validasi atas kekhawatiran mereka.

Namun, bagi sebagian lainnya, termasuk Indonesia, retorika yang memanas ini justru menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas dan keamanan regional.

Indonesia, sebagai negara besar di Asia Tenggara dengan posisi geopolitik yang strategis, senantiasa menyerukan pendekatan yang seimbang dan inklusif dalam menghadapi dinamika kawasan. Jakarta secara konsisten menganjurkan dialog dan kerja sama untuk menyelesaikan perbedaan, alih-alih konfrontasi yang berpotensi memicu eskalasi.

Dalam konteks ini, pernyataan Hegseth yang bernada "ancaman" tentu menjadi tantangan bagi diplomasi Indonesia yang selalu mengedepankan sentralitas ASEAN dan prinsip non-blok.

Respons Indonesia terhadap insiden ini kemungkinan besar akan menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan atau pernyataan yang dapat memperkeruh suasana.

Indonesia akan terus mendorong forum-forum seperti Shangri-La Dialogue sebagai platform untuk dialog terbuka dan konstruktif, di mana semua negara dapat menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa harus terjebak dalam perang retorika yang kontraproduktif.

Shangri-La Dialogue 2025 sejatinya adalah cerminan dari kompleksitas dan kerapuhan tatanan keamanan di Indo-Pasifik. Di satu sisi, forum ini menjadi ajang bagi negara-negara untuk menegaskan posisi dan kepentingan mereka. Di sisi lain, ia juga menunjukkan betapa rentannya kawasan ini terhadap gesekan antara kekuatan-kekuatan besar.

Pertanyaan kunci yang kini menggantung adalah, mampukah para pemimpin di kawasan ini menavigasi badai geopolitik ini dengan bijak, demi terwujudnya Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera? Waktu dan langkah diplomasi ke depan akan menjadi penentunya. (***)