RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto terus berkomitmen meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan bagi masyarakat Riau. Beragam langkah telah diambil dalam 100 hari masa kerja mereka untuk mendukung sektor ini.

Salah satu fokus utama adalah membangun sinergi antarinstansi melalui kerja sama antar fasilitas kesehatan dan optimalisasi peran Posyandu di tingkat desa.

Dalam rangka memperkuat sistem layanan rujukan kesehatan, Pemprov Riau telah memfasilitasi kolaborasi antar rumah sakit melalui pengampuan layanan KJSU-KIA, yang meliputi penanganan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak.

RSUD Arifin Ahmad ditunjuk sebagai rumah sakit pengampu utama untuk membina rumah sakit daerah di kabupaten/kota sebagai bagian dari jaringan layanan strata madya. Penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada 23 April 2025.

Kerja sama ini mencakup peningkatan mutu pelayanan, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, serta kegiatan riset di bidang medis. Contoh pelaksanaan di lapangan antara lain:

Indragiri Hilir: RSUD Arifin Ahmad bekerja sama dengan RSUD Raja Musa dan RSUD Puri Husada, Tembilahan.

Indragiri Hulu: Kemitraan dengan RSUD Indrasari Rengat.

Rokan Hilir: Sinergi dengan RSUD Dr. RM. Pratomo Bagan Siapi-api.

Siak: Kerja sama dengan RS Tualang dan RSUD Tengku Rafian.

Pekanbaru: Kemitraan dengan Rumah Sakit Madani.

Kuantan Singingi: Kolaborasi dengan RSUD Teluk Kuantan.

Kampar: Kerja sama dengan RSUD Bangkinang.

Pelalawan: RSUD Selasih menjadi mitra RSUD Arifin Ahmad.

Kepulauan Meranti: Kemitraan dengan RSUD Kabupaten setempat.

"Kerja sama ini berfokus pada jejaring rujukan layanan kesehatan, pengembangan SDM, dan penguatan kapasitas pelayanan," jelas Gubri pada Rabu (4/6/2025).

Sementara itu, peningkatan peran Posyandu juga menjadi bagian dari program prioritas. Pemprov Riau telah menyusun draft Peraturan Gubernur mengenai penguatan Posyandu.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov memberikan dana pembinaan untuk 1.591 desa masing-masing sebesar Rp10 juta melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa. (Nab)