RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa perekonomian Riau sangat bergantung pada tiga sektor utama, yaitu minyak dan gas, perkebunan, serta industri kehutanan seperti pulp & paper.

Ia menyoroti perlunya pengembangan sektor perkebunan kelapa, terutama dalam hal hilirisasi. Menurutnya, potensi kelapa di Riau belum dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hilirisasi kelapa belum berjalan secara optimal. Saat ini baru dimanfaatkan sebatas santan saja, belum terintegrasi sepenuhnya dalam rantai nilai produk turunan," ujar Wahid saat menghadiri rapat koordinasi percepatan hilirisasi kelapa di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

Ia menekankan bahwa ekosistem pendukung perlu diperbaiki secara menyeluruh, termasuk soal legalitas lahan kelapa yang banyak berada di kawasan hutan serta umur tanaman yang sudah melewati 40 tahun. Hal ini menurutnya mendesak untuk dilakukan peremajaan atau replanting.

"Tanaman kelapa yang ada saat ini rata-rata sudah tua. Kita butuh kebijakan untuk peremajaan. Mulai dari penyediaan bibit, pendanaan, sampai solusi saat menunggu masa panen harus disiapkan," katanya.

Gubernur menjelaskan bahwa kabupaten penghasil kelapa utama di Riau adalah Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Di daerah-daerah ini, kelapa menjadi komoditas utama yang mendominasi hingga 60 persen dari sektor perkebunan. Karena itu, harga kelapa sangat memengaruhi pendapatan petani.

Namun, ia juga mengkhawatirkan lamanya siklus panen. Replanting memerlukan waktu 3-4 tahun untuk berbuah dan 2-3 bulan lagi hingga siap panen. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap air asin, mengingat intrusi air laut yang terjadi di wilayah seperti Indragiri Hilir.

"Kita perlu kerja sama dengan perguruan tinggi agar bisa menghasilkan bibit yang cocok dengan kondisi geografis kita," jelasnya.

Untuk menopang petani saat masa transisi replanting, Wahid mendorong pemanfaatan koperasi sebagai alternatif pembiayaan ketimbang menjual ke tengkulak yang kerap memberi harga rendah.

"Koperasi bisa menjadi solusi. Kita manfaatkan program Koperasi Merah Putih dari Presiden untuk membantu pembiayaan petani kelapa," pungkasnya. (Nab)