RIAUIN.COM – Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, menyampaikan dukungan total terhadap aspirasi masyarakat Riau dalam mewujudkan status Daerah Istimewa Riau (DIR). Ia meyakini bahwa pencapaian ini akan membawa dampak positif yang besar bagi Provinsi Riau.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Wahid saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pada Senin pagi (26/05/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR sekaligus Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, serta Bendahara BPP DIR Datuk M. Fadli.

Turut hadir pula sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama, di antaranya Ketua MUI Riau Prof. Dr. Ilyas Husti MA, Ketua FKUB K.H. Abdurrahman Qoharudin, Ketua FPK Auni M. Nur, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Masyrul Kasmi, Ketua Ijtihadul Mubalighin Ust. Ayub Nahar, dan Ketua Muslimat NU Hj. Dinawati.

“Saya merasa bahagia melihat tim BPP DIR yang digagas oleh LAMR sudah aktif bergerak. Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh langkah ini,” ujar Gubernur Wahid, didampingi Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur.

Gubernur juga mengapresiasi gerak cepat tim BPP DIR dan menyatakan menunggu laporan lengkap atas langkah-langkah yang telah dijalankan.

Dalam laporannya, Datuk Seri Taufik menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar sejumlah kegiatan, termasuk Maklumat DIR bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu, yang berlangsung di Balai Adat LAMR dan dilanjutkan dengan Majelis Zikir.

Selain itu, naskah akademis untuk pengusulan DIR sedang disusun oleh tim yang dipimpin Prof. Dr. Junaidi, M. Him. BPP DIR juga mulai melakukan sosialisasi dan menghimpun dukungan dari berbagai kalangan. Targetnya, dokumen usulan DIR dapat diajukan pada Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Jadi Riau ke-68.

Datuk Seri Taufik menambahkan bahwa keistimewaan Riau didasarkan pada nilai-nilai budaya Melayu yang telah lama mengakar, sebuah alasan kuat yang menurut Ketua MUI Ilyas Husti layak diperjuangkan. Dukungan luas dari masyarakat juga disampaikan oleh Ketua FPK Auni M. Nur.

Gubernur Wahid menegaskan bahwa Pemprov Riau siap membantu bila BPP DIR menghadapi hambatan, dan langsung menginstruksikan Asisten Zulkifli agar menjadi penghubung antara tim dan pemerintah daerah.

Beberapa waktu sebelumnya, BPP DIR juga telah berdiskusi dengan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

Sebagai informasi, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyebutkan bahwa enam provinsi tengah diusulkan menjadi daerah istimewa — termasuk Riau. Ketua DPRD Riau Kaderismanto menilai peluang ini harus dimanfaatkan secara optimal agar Riau tidak tertinggal. (Nab)