Tidak hanya faktor internal, krisis ekonomi Indonesia di tahun 1965 juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global pada masa itu. Pasca Perang Dunia II, dunia terbagi menjadi dua kubu besar: Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. 

Indonesia, di bawah Soekarno, memilih jalur non-blok dan mendekat ke kedua pihak tersebut. Namun, kebijakan politik luar negeri nampak lebih berpihak kepada Uni Soviet dan Tiongkok, serta mengabaikan hubungan dengan negara-negara Barat. Ini membuat Indonesia menghadapi perang dingin dengan Barat.

Beberapa teori menyatakan bahwa kekuatan asing memanfaatkan krisis ini untuk memperburuk keadaan, dengan tujuan menggulingkan Soekarno dan menggantinya dengan pemerintahan yang lebih pro-Barat. Di tengah ketegangan geopolitik, banyak bantuan dan pinjaman internasional yang terhambat, ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.

Ketika Soekarno mulai kehilangan dukungan dari rakyat dan militer, serta keadaan ekonomi semakin tidak terkendali, situasi politik Indonesia menjadi sangat rapuh. Seiring dengan semakin meluasnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, gerakan-gerakan bawah tanah yang lebih anti-komunis mulai berkembang. 

Pada tahun 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S), yang tidak hanya berakhir dengan pembunuhan beberapa jenderal angkatan darat, tetapi juga menjadi momentum bagi perubahan besar dalam peta politik Indonesia.

Setelah peristiwa G30S, Soeharto, mengambil alih kendali pemerintahan dengan dukungan militer dan sebagian besar elit politik. Dengan segera, Soeharto melaksanakan program Orde Baru yang jauh berbeda dari kebijakan ekonomi Soekarno. Pada tahun 1967, Soekarno resmi dipaksa untuk turun dari jabatan presiden, dan Soeharto resmi memimpin Indonesia dengan memulai era stabilitas ekonomi yang lebih pro-pasar bebas.

Krisis Ekonomi 1998: Krisis Asia yang Menumbangkan Soeharto

Krisis ekonomi 1997-1998 yang melanda Indonesia merupakan salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern negara ini. Krisis ini meruntuhkan pembangunan Orde Baru, sekaligus mengguncang kestabilan politik yang telah dibangun oleh Soeharto selama lebih dari tiga dekade. 

Krisis ini dimulai dengan gejolak di Thailand, yang segera menyebar ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada Juli 1997, krisis keuangan pertama kali meletus di Thailand dengan jatuhnya mata uang baht. Hal ini memicu spekulasi di pasar keuangan dan menyebabkan keruntuhan mata uang negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar anjlok Juni 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sekitar Rp 2.500, angak itu terus melemah hingga mencapai Rp.5.300 pada Desember 1997. Pada Juli 1998, rupiah terjun bebas hingga hampir mencapai Rp 15 ribu per-dolarnya.

Krisis ekonomi 1998 sebenarnya memiliki akar yang dalam pada kebijakan ekonomi Indonesia yang diambil selama masa pemerintahan Soeharto. Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi pertumbuhan tersebut semu.

Sebagian besar didorong oleh utang luar negeri dan ketergantungan pada pinjaman asing. Pemerintah Soeharto, melalui berbagai kebijakan, mendorong ekspansi sektor swasta besar dan memberikan kemudahan bagi konglomerat besar yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan kroni-kroni Soeharto.

Sebagian besar utang Indonesia dalam bentuk utang luar negeri menggunakan mata uang asing, yang menjadi masalah serius ketika nilai tukar rupiah mulai jatuh. Sektor perbankan Indonesia juga sangat rentan, dan banyak bank-bank swasta yang dikendalikan oleh kelompok bisnis yang dekat pemerintah. Banyak perusahaan yang terjebak dalam hutang luar negeri yang begitu besar, maka saat krisis Asia melanda, hutang yang jatuh tempo membengkak berkali-kali lipat.

Soeharto kemudian melakukan perjanjian dengan IMF, Indonesia menjadi pasien IMF. Keputusan simalakama bagi Indonesia dalam menghadapi krisis saat itu. Karena IMF memaksa Soeharto untuk melakukan kebijakan ekonomi pro-pasar bebas dengan pemotongan subsidi untuk rakyat, deregulasi, dan perubahan dalam kebijakan moneter. 

Program IMF ini, malah justru memperburuk situasi sosial, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk ketidakpuasan masyarakat. Nilai tukar rupiah terus merosot, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, dan PHK massal terjadi di berbagai sektor. Kemiskinan meningkat tajam, penurunan daya beli masyarakat pun terjadi dan ketidakpuasan rakyat semakin meluas. 

Pada bulan Mei 1998, gelombang protes mahasiswa dan buruh menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Kerusuhan mulai pecah di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Lalu berujung pada kerusuhan massal, kerusuhan rasial dan penjarahan besar-besaran. Gelombang protes massa bergulung bagai tsunami, rakyat yang biasanya diam dan takut pada pemerintah, kini berani melawan. 

Tekanan internasional juga semakin besar, dengan negara-negara Barat dan lembaga-lembaga keuangan internasional, termasuk IMF, yang terus mendesak Soeharto untuk melakukan reformasi dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih pro-pasar bebas. Akhirnya Soeharto menyerah, dia mundur pada 21 Mei 1998.

Krisis Ekonomi 2025: Alarm Untuk Presiden Prabowo

Presiden Prabowo baru saja memulai masa jabatannya. Tapi langkah pertamanya di Istana Negara langsung dihadang badai ekonomi yang tidak main-main.

Di awal tahun 2025 ini, mesin ekonomi Indonesia mulai tersendat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat ke kisaran 4,5 persen. Ini adalah level terendah dalam beberapa tahun terakhir, dan lebih rendah dari target APBN yang dipatok optimis di atas lima persen.

Angka itu memang belum menandakan resesi secara teknis. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini jadi pilar utama pertumbuhan ekonomi kita, mulai melemah. Inflasi naik perlahan tapi pasti. Harga beras, telur, hingga bahan bakar makin terasa mencekik di kantong rakyat.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah kembali melemah. Menembus angka 16.800 rupiah per dolar. Bagi yang sudah pernah merasakan krisis 1998, angka ini memicu semacam trauma kolektif. Akankah ini menjadi awal dari krisis baru?

Belum cukup di situ. Dari luar negeri, datang badai tambahan. Donald Trump, yang kembali duduk di Gedung Putih, mulai menerapkan lagi tarif-tarif resiprokal dalam perdagangan global. Dunia kembali memasuki fase ketidakpastian. Dan sebagai negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia ikut terkena dampaknya.

Investasi asing mulai tertahan. Banyak investor memilih bersikap wait and see. Mereka masih menunggu, melihat ke arah mana sebenarnya kebijakan ekonomi Prabowo akan bergerak.

Di dalam negeri, anggaran negara mulai tertekan. Hingga Maret 2025, defisit APBN telah mencapai lebih dari seratus triliun rupiah. Secara angka memang masih dalam batas aman, hanya 0,43 persen dari PDB. Tapi beban belanja negara sangat besar— mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, subsidi energi, ketahanan pangan, kebutuhan bansos, hingga ambisi membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan.

Ruang fiskal menyempit, penerimaan pajak turun, salah satunya diduga karena sistem coretax yang amburadul itu. Sementara kebutuhan politik dan pelayanan publik makin besar. 

Pertanyaannya: seberapa serius situasi ini? Apakah ini sekadar perlambatan biasa? Atau apakah kita sedang berjalan di ambang krisis seperti yang pernah terjadi pada tahun 1965 dan 1998?

Kini, di tahun 2025, Indonesia memang belum separah itu. Tapi sinyalnya sudah mulai muncul. Dan sejarah memberi kita pelajaran penting: krisis ekonomi bukan hanya tentang angka-angka. Tapi soal rasa. Soal kepercayaan. Soal ketahanan sosial.

Kalau rakyat mulai kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan daya beli—maka krisis bisa cepat berubah jadi krisis kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, kekuasaan bisa ikut goyah. Ini yang harus diperhatikan dengan cermat oleh Presiden Prabowo.

Prabowo memang punya modal politik yang besar. Ia menang dengan suara dominan. Koalisinya kuat di parlemen. Militer dan kelompok nasionalis masih berada di belakangnya. Tapi modal itu bisa menguap cepat kalau ekonomi gagal dijaga.

Apalagi, proyek-proyek ambisius seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah dan IKN belum menunjukkan hasil konkret.  Kalau proyek ini dinilai hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat makin susah, maka narasi “pemerintah jauh dari rakyat” akan mudah menyebar. 

Kita belum di ambang kejatuhan. Tapi sedang menuju ujian besar. Ujian yang tidak bisa dijawab dengan pidato keras atau retorika tegas. Tapi dengan kebijakan yang konkret. Dengan reformasi ekonomi yang terukur. Dan yang paling penting: dengan keberpihakan nyata pada rakyat.

Karena dalam sejarah, yang menjatuhkan seorang presiden bukan hanya krisis ekonomi, tapi hilangnya harapan rakyat. 

Lalu, apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo?

Pertama, ia harus berani membuka mata terhadap kenyataan—dan berhenti mendengarkan hanya dari lingkaran dalam. Masukan dari menteri dan elite partai mungkin penting, tapi suara rakyat di bawah jauh lebih penting. Media sosial kini bisa menjadi sumber informasi langsung bagi Prabowo. Presiden harus tahu bahwa di pasar, di warung kopi, di desa-desa, rakyat sedang gelisah.

Kedua, fokus pada penguatan daya beli rakyat. Jangan biarkan harga-harga terus naik tanpa kontrol. Perlu ada stabilisasi pangan dan energi yang konkret. Jangan hanya mengandalkan subsidi, tapi perkuat distribusi dan pasokan. Negara harus hadir di pasar, bukan hanya di panggung seremoni.

Ketiga, ciptakan rasa aman bagi investor. Dunia usaha butuh kepastian. Butuh sinyal jelas bahwa Indonesia tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh intervensi dan ketidakpastian hukum. Bukan berarti tunduk pada asing—tapi menciptakan iklim usaha yang sehat bagi semua, termasuk pengusaha lokal.

Keempat, proyek IKN harus dievaluasi secara jujur. Jika memang membebani fiskal dan belum menyentuh kepentingan publik, mungkin sudah waktunya untuk dihentikan sementara. Tidak semua mimpi besar harus diwujudkan dalam satu periode. Ada saatnya mimpi harus menunggu, agar dapur rakyat tetap bisa ngebul.

Dan yang kelima—yang paling penting—Presiden Prabowo harus memulihkan kepercayaan publik. Tunjukkan bahwa pemerintah ini bekerja bukan untuk oligarki, bukan untuk elite, tapi untuk rakyat. Kembalikan narasi keberpihakan. Bukan lewat slogan, tapi lewat tindakan.

Inilah momen krusial dalam sejarah pemerintahan Prabowo. Apakah ia bisa membawa Indonesia melewati badai ekonomi ini dengan selamat? Atau justru badai ini akan mencatatkan namanya dalam daftar presiden yang tumbang di tengah jalan? Waktu akan menjawab. 

Tapi satu hal pasti: badai ini nyata. Dan ujian itu sudah dimulai. Kalau Prabowo bisa melewati badai ini, ia akan dicatat sebagai pemimpin yang mampu menyelamatkan kapal besar bernama Indonesia dari badai ini. Tapi jika tidak—maka sejarah yang sama akan menulis namanya seperti Sukarno dan Soeharto yang tumbang di tengah jalan. (ejk)