WAKIL  Menteri Keuangan Mardiasmo mendesak Kabupaten dan Kota di Riau agar menyelesaikan laporan keuangan pengelolaan dana desa tahun 2015. Hal ini pula yang menjadi kendala mengapa anggaran desa tahun ini belum dikucurkan.

Dari 12 kabupaten dan kota di Riau, baru 3 kabupaten yang sudah bisa disalurkan bantuan tersebut. Sebab ke 3 kabupaten itu sudah menyelesaikan masalah laporan keuangannya. Sisanya belum memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dana desa itu.

"Makanya kami mendesak. Biar bisa ditransfer lagi untuk tahun 2016 ini," katanya, usai acara Musrenbang Pemprov Riau yang digelar di Hotel Arya Duta.

Langkah mendesak kabupaten dan kota untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dianggap sebagai langkah percepatan untuk melakukan penyaluran anggaran itu kembali, agar proses pembangunan di daerah tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana daerah.

Sementara terkait soal Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dana desa, Mardiasmo berjanji akan terus melakukan langkah evaluasi, bahkan sampai kepada jajaran pemerintahan terkecil, bupati dan camat. Sementara itu untuk tata cara pelaporan anggaran itu sudah diberlakukan sesederhana mungkin.

"Dan seharusnya tidak ada lagi yang terlambat memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan itu," tergasnya.

Dia menambahkan bahwa memberikan bimbingan khusus akan dilakukan langsung oleh Kemendagri. Menurutnya upaya itu sudah dilakukan secara baik. Hanya saja, proses pelaporannya saat ini masuk menjadi kendala.

Hadirnya bantuan anggaran untuk  desa merupakan manifestasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program itu tentu saja penyaluaran yang tepa sasaran menjadi indikator utama.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI pada tahun 2017  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 10 persen berarti turun dua kali lipat dari 90 Triliun menjadi 49 Triliun. Dimana setiap daerah mendapat satu miliar lebih.(ria)