RIAUIN.COM – Setelah beberapa tahun tanpa aktivitas pengajuan, tiga kabupaten di Provinsi Riau kini mengajukan permohonan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk tahun anggaran 2025.

Dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berlangsung di Gedung Daerah, terungkap bahwa Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Rokan Hulu menjadi daerah pertama yang mengusulkan bantuan tersebut.

Saat ini, dokumen pengajuan dari ketiga kabupaten itu sedang dalam tahap verifikasi dan evaluasi, dengan Kuantan Singingi telah memasuki proses verifikasi lanjutan.

Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam kunjungan kerjanya menyampaikan kepada Gubernur Riau serta jajaran bupati dan wali kota se-Riau bahwa keseriusan daerah sangat menentukan pencairan dana hibah ini.

"Anggarannya sudah tersedia di pusat. Tinggal bagaimana daerah segera memenuhi persyaratan administrasi dan menyampaikan permohonan resmi. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan," ujar Suharyanto, Senin (28/4/2025).

Suharyanto juga menekankan bahwa dana hibah RR tidak hanya untuk membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga untuk mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

"Kami minta pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan kelengkapan administrasi, supaya dana bisa segera disalurkan dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," tambahnya.

Dalam prosedur pengajuan hibah ini, daerah diwajibkan melampirkan berbagai dokumen penting, seperti surat permohonan dari kepala daerah, surat rekomendasi dari gubernur, hasil telaah APBD provinsi, surat keputusan status tanggap darurat, rekap kegiatan, narasi usulan, dan dokumen pendukung lainnya.

Pemerintah pusat berharap, dengan meningkatnya inisiatif daerah dalam mengajukan hibah, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Riau bisa berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat terdampak.

Dana hibah RR direncanakan akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur penting, meningkatkan layanan publik, serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi di kawasan yang terdampak bencana. (Nab)