RIAUIN.COM – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Provinsi Riau mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (28/4/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Turut hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam kesempatan itu, Gubernur Wahid memaparkan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla dan mengungkapkan bahwa fasilitas penanggulangan bencana di sejumlah kabupaten/kota masih belum memadai.

"Masih ada daerah yang kurang informasi atau komunikasinya belum optimal. Mulai hari ini, kita tingkatkan koordinasi agar penanganan bencana lebih efektif, termasuk dalam penyaluran bantuan pusat untuk rehabilitasi," kata Wahid.

Selain karhutla, Wahid juga menyinggung persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah di Riau. Ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah-langkah penanganan bencana.

"Kita perlu merancang rencana kerja yang rinci, misalnya bantuan diarahkan untuk pemulihan lahan pertanian dan infrastruktur yang terdampak banjir. Daerah harus mengajukan usulan dengan tepat agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan," tambahnya.

Saat ini, Riau sudah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, diikuti oleh beberapa daerah lain. Gubernur Wahid menegaskan pentingnya pendataan kebutuhan prioritas di wilayah terdampak bencana, baik kebakaran, banjir, longsor, maupun jenis bencana lainnya.

"Kami mengharapkan seluruh pihak berkomitmen memperkuat upaya mitigasi dan respons bencana, dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dan menjalin koordinasi lintas sektor," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat siap mendukung penuh upaya penanganan bencana di Riau. Ia memastikan bahwa bantuan logistik dan peralatan akan disalurkan melalui Gubernur untuk kemudian didistribusikan ke daerah sesuai prioritas.

"Daerah yang membutuhkan silakan segera mengajukan laporan. Bantuan sudah disiapkan, distribusinya akan difasilitasi melalui Pemerintah Provinsi," jelas Suharyanto.

Ia juga menekankan pentingnya tindakan preventif untuk mencegah karhutla. "Pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap isu kebakaran hutan dan lahan ini. Karena itu, kita harus bekerja sejak dini untuk mencegah karhutla," tutupnya. (Nab)