PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Riau akan mengawal langsung pendistribusi elpiji 3 kilogram (kg) ke pangkalan. Tindakan ini dilakukan guna menanggapi keluhan masyarakat terkait langka dan mahalnya gas subsidi untuk masyarakat miskin itu.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa, Kamis (2/10/17) di Kantor Gubernur Riau.

Dia mengatakan, jika dalam pengawasan ditemukan ada pangkalan bermain dan menetapkan gas tidak sesuai dengan Harga Eceran Terendah (HET) maka pihaknya melalui Disperindag Kabupaten dan Kota akan memberikan sanksi tegas.

"Saksi itu akan diberikan oleh pihak kabupaten dan kota selaku mengeluarkan izin kepada pangkalan. Makanya kita minta kabupaten dan kota memberikan teguran tegas sesuai aturan, kalau memang pelanggarannya fatal bisa dicabut izinnya," tegasnya.

Untuk pemerataan peredaran gas subsidi, Yulwiriati Moesa meminta agar pangkalan dapat memberlakukan sistem menggunakan Kartu Keluarga (KK) kepada masyarakat jika ingin membeli gas.

"Itu program sudah lama, karena sistem tersebut juga salah satu untuk pemerataan pendistribusian kepada masyarakat dan agar tidak terjadi kecurangan. Jadi kita harap masyarakat juga jangan mempersoalkan itu, aturan ini semata-mata untuk pemerataan gas subsidi," terangnya.

Disinggung soal kuota yang diterima Riau berkurang, Yulwiriati juga mengakui kondisi itu. Karena itu, pihaknya tengah melakukan pembahasan dengan bidang-bidang untuk mengatur strategi pengawasan agar kondisi itu tidak dimanfaatkan pedagang nakal.
"Kita juga akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung pendistribusian gas, termasuk pengecekan harga yang saat ini dikeluhan masyarakat Riau," pungkasnya.

Seperti diketahui, kelangkaan gas elpiji di Pekanbaru masih terjadi. Masyarakat kesulitan mendapatkan gas tabung melon ini. "Susah mencarinya. Sudah keliling-keliling, tapi gas kosong di agen. Di kedai juga tidak ada," kata Tari warga Tanayan Raya. (nol)