PEKANBARU, Riauin.com - Kelangkaan gas elpiji 3 kg masih saja terjadi di Kota Pekanbaru. Tidak hanya langka, harganya pun melambung tinggi yakni mencapai Rp 35 ribu per tabung, atas kondisi ini, masyarakat merasa keberatan dan mendesak pemerintah menindak tegas oknum-oknum pelaku usaha seperti rumah makan, kedai kopi dan usaha lain yang sejenisnya yang masih saja menggerogoti 'jatah' masyarakat tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Indah, warga RW 01 RT 03 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai. Dia mengaku sudah seminggu ini kesulitan mencari gas 3 kg.

"Susah kali cari gas sekarang, kalaupun ada harganya mencekik sampai Rp 35 ribu per tabung. Yang herannya pelaku usaha seperti kedai lontong saja bisa sampai 4 stok tabung gas, sedangkan kita cari satu aja susah," ungkap Indah, Kamis (2/11/2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Amril Aziz, ia mengaku butuh waktu berjam-jam berkeliling mencari gas untuk kebutuhan sehari-sehari keluarganya memasak, namun hasilnya nihil yang ada gas 12 kg dan gas 5 kg

"Kita memang kesulitan mencari gas elpiji 3 kg. Sudah berkeliling sampai 2 jam mencari, tetapi tidak ada jumpa, baik di warung, agen dan pangkalan tidak ada. Namun yang ada hanya gas 12 kg.  Akhirnya saya hanya menunggu beberapa hari sampai gas ada.  Namun sayang, sampai sekarang gas yang mau kita beli tidak ada," ujar Amril

Dengan susahnya mencari gas 3 kg tersebut, Amri mengaku terpaksa meminjam gas tetangga.

"Kita selaku masyarakat heran saja kenapa kelangkaan gas 3 kg ini terus terjadi. Dengan Kelangkahan gas 3 kg ini membuat masyarakat menjadi susah untuk memasak. Kita berharap kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak Pertamina untuk melakukan pengawasan serta bisa menyediakan gas 3 kg yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah," tambah Amril.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua komisi II  DPRD Kota Pekanbaru, T Azwendy Fadjri sangat memyayangkan kelangkaan gas 3 kg di tengah masyarakat kecil tersebut dan meminta pemerintah untuk bertanggungjawab.

"Dengan kejadian ini, pemerintah harus bertanggung jawab. Bahkan pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, kasihan masyarakat yang membutuhkan tetapi barang yang dibutuhkan tidak ada," ujar Azwendy.

Menurut Politisi Demokrat ini juga, kelangkaan gas 3 kg bersubsidi ini diduga akibat adanya pelaku usaha, baik kedai kopi, restoran, rumah makan yang masih menggunakan gas 3 kg. Sehingga jatah masyarakat yang menggunakan gas 3 kg menjadi berkurang.

"Penggunaan gas 3 kg ini tidak tepat sasaran. Masak pelaku usaha masih menggunakan puluhan gas 3 kg, ini ada apa? Dimana letak pengawasan pemerintah dan pihak Pertamina. Seharusnya gas 3 kg bersubsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bukan pelaku usaha," ujar Azwendy.

Untuk itu, pihaknya di DPRD Kota Pekanbaru berharap semua lapisan masyarakat, baik itu LSM, Ormas hingga pemerintah Kabupaten dan kota hingga provinsi serta pengurus partai dan kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan, seperti dilansir dari halloriau.

"Bagi pelaku usaha yang masih menggunakan gas 3 kg bersubsidi seharusnya diberikan teguran awal, kalau pelaku usaha masih menggunakan gas 3 kg bersubsidi, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Bila perlu dipidanakan, sebab gas 3 kg itu bukan lagi hak pelaku usaha tetapi sudah menjadi hak masyarakat miskin," tutup Azwendi.(nol)