RIAUIN.COM – Anggota Komisi IV DPRD Riau, Samsuri Daris, mengimbau agar seluruh pejabat dan pegawai di Dinas PUPR serta Pemprov Riau tetap fokus dan tidak terpengaruh, meskipun KPK baru saja melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi.

Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan KPK adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi yang perlu dihadapi dengan bijak. Samsuri berharap kejadian tersebut tidak memengaruhi semangat kerja di kalangan pegawai Pemprov Riau, baik di Dinas PUPR atau OPD lainnya.

"Kita harap para pegawai tetap bekerja dengan profesional dan meningkatkan kinerjanya. Proses hukum akan kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Evaluasi sistem kerja juga perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang," ujar anggota DPRD Riau dari Dapil Inhil ini, Kamis (23/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kinerja di tengah tantangan keuangan Pemprov yang terhambat akibat tunda bayar dan transfer pusat yang tidak sesuai harapan. Pegawai Pemprov diharapkan berinovasi dan memperbaiki sistem birokrasi agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan.

"Saatnya kita bersatu untuk menjalankan agenda pembangunan yang telah direncanakan bersama. Jangan sampai kinerja kita menurun, apalagi menyebabkan pelaksanaan APBD 2025 terganggu. Kami juga berharap Pj. Gubernur segera mengambil kebijakan agar APBD 2025 bisa berjalan lancar," tambahnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Soekarno Hatta di Pekanbaru. Kelima tersangka tersebut adalah YN (Penyelenggara Negara), GR, TC, ES, dan NR (swasta), dengan YN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. (*)