RIAUIN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan izin kepada kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk melakukan rotasi atau penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Keputusan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

“Bagi daerah yang sudah ada pergantian pejabat, kami akan memberikan izin jika kepala daerah baru memutuskan untuk merombak atau mengganti pejabat yang ada,” ujar Tito Karnavian.

Pemberian izin ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan lebih optimal dan sehat. Mendagri menegaskan bahwa hal ini juga bertujuan agar kepala daerah dapat bekerja dengan tim yang sesuai dengan visi dan misi mereka.

“Maksudnya adalah agar kepala daerah dapat bekerja dengan tim yang memiliki chemistry yang baik. Ini untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih sehat,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, mengungkapkan bahwa rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Jika Mendagri sudah memberikan izin, Pemprov Riau tentu siap melaksanakan arahan dari pimpinan. Jika nantinya ada perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk mendukung visi misi lima tahun ke depan, kami akan siap mendukung,” kata Zulkifli, Kamis (23/1/2025).

“Namun hingga saat ini kami belum menerima petunjuk teknis terkait kebijakan ini. Yang jelas, Pemprov Riau akan mendukung tercapainya pemerintahan yang sehat sesuai dengan arahan Mendagri,” pungkasnya. (*)