RIAUIN.COM - Sehari setelah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Kawasan Perumahan, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan penjelasan resmi.

Juru Bicara KPK, Tessa Mhardhika Sugiarto membenarkan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Riau, namun dia belum menjelaskan secara detail terkait hal itu.

"Penggeledahan terkait penyelidikan yang sedang berlangsung, bukan OTT. Nanti akan kita sampaikan ke publik,” ujar Tessa singkat.

Informasi beredar, penggeledahan ini diduga terkait beberapa kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Riau. Diantaranya, pembangunan jembatan layang (fly over) di Pekanbaru, pembangunan Markas Korem (Makorem) Riau dan juga dugaan setoran fee proyek pokok pikiran (pokir) dari Calon Walikota Pekanbaru.

Kabarnya, calon Walikota Pekanbaru itu menggunakan dana hasil setoran fee proyek untuk menggalang dukungan dari sejumlah lurah menjelang Pilkada. Setoran ini juga dikaitkan dengan mantan Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang diduga turut terlibat.

Salah seorang pegawai Dinas PUPR-PKPP Riau yang mengungkapkan, pemeriksaan menyasar sejumlah pejabat terkait. “Semua kepala bidang dan pejabat terkait diperiksa KPK,” katanya, Selasa (21/1/2025).

Seperti diberitakan, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR-PKPP  Riau di Jalan SM Amin, Pekanbaru, Senin (20/1/2025). Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polresta Pekanbaru.

Penyidik KPK memeriksa sejumlah ruangan, termasuk lantai 3 yang merupakan ruang Bidang Bina Marga dan Perumahan Permukiman, serta lantai 8 yang menjadi ruangan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan MT. Sejumlah dokumen dan CPU komputer disita untuk kepentingan penyelidikan.

Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief, terlihat tertunduk lesu saat tim KPK memeriksa ruangannya. Namun, ia memilih menghindar dari pertanyaan wartawan yang mencoba mengonfirmasi kasus ini.(dod).