RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui basis data warga penerima bantuan sosial saat ini masih banyak yang tidak akurat dan belum memperbarui kondisi riil di lapangan. Banyak warga yang mengalami penurunan status ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau menjadi kepala keluarga tunggal, justru luput dari jangkauan program bantuan pemerintah.

Mengantisipasi ketimpangan tersebut, Pemkot Pekanbaru kini mengalihkan strategi dengan menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap rukun warga (RW). Langkah ini diambil untuk membongkar kebuntuan birokrasi pendataan yang selama ini dinilai lamban merespons dinamika sosial masyarakat.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa para abdi negara yang masuk dalam program Satu ASN Satu RW ini memikul tanggung jawab penuh sebagai verifikator validitas data dasar. Mereka diwajibkan menyisir ulang jumlah hunian, total kepala keluarga, hingga kesesuaian dokumen Kartu Keluarga secara berkala tanpa harus berkantor setiap hari di lingkungan tersebut.

Agung Nugroho menyatakan bahwa pembenahan data di tingkat akar rumput merupakan prasyarat mutlak sebelum kebijakan atau anggaran jaminan sosial digulirkan. Akurasi data yang rendah selama ini membuat penyaluran bantuan rawan salah sasaran, di tengah kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota yang sangat terbatas.

Guna menopang keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mendanai program pengetasan kemiskinan tersebut, Pemkot Pekanbaru saat ini tengah melobi kementerian dan instansi vertikal. Upaya kolaborasi ini dilakukan agar pemerintah pusat bersedia mengucurkan sokongan dana siap pakai yang lebih besar ke wilayah Pekanbaru.

Wali Kota juga memperingatkan seluruh jajarannya agar tidak main-main dalam mengemban tugas lapangan ini. Evaluasi kinerja performa ASN bakal dipantau secara langsung untuk memastikan program pemutakhiran data warga miskin berjalan efektif dan menjaga marwah instansi di mata publik. (Bil)