RIAUIN.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, mengungkapkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Riau hingga 31 Desember 2024.

Pendapatan negara di Riau mencapai Rp28,75 triliun, yang setara dengan 104,38 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan peningkatan 4,10 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp27,014 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp1,735 triliun.

"Penerimaan perpajakan mengalami kenaikan 4,90 persen dibandingkan tahun lalu. Semua jenis penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif, kecuali Pajak Penghasilan (PPh) yang mengalami penurunan sebesar 9,92 persen. Sementara itu, penerimaan bea keluar mencapai Rp3,595 triliun, atau 108,25 persen dari target, dengan peningkatan signifikan sebesar 52,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Heni Kartikawati pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, belanja negara di Riau tercatat sebesar Rp32,769 triliun atau 96,75 persen dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dengan penurunan sebesar 1,99 persen. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,506 triliun (94,87 persen dari anggaran) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp23,263 triliun (97,54 persen dari anggaran).

"Belanja negara yang terealisasi defisit sebesar Rp4,019 triliun hingga akhir tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja," tambah Heni.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp31,976 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp35,729 triliun.

Hal ini menyebabkan terjadinya defisit sebesar Rp3,752 triliun. Pembiayaan daerah yang mencapai Rp808,73 miliar menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp2,944 miliar.

"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), yang mencapai Rp22,965 triliun atau 71,82 persen dari total pendapatan APBD. Ketergantungan fiskal ini menunjukkan perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah," pungkas Heni.

Meskipun tantangan fiskal masih ada, DJPb Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Riau. (*)