RIAUIN.COM - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menghadiri rapat paripurna yang membahas penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. Rapat ini juga mencakup topik mengenai ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil I DPRD Provinsi Riau, Parisman Ikhwan, mencatat empat hal dalam laporan pembentukan perda. Dua di antaranya, terkait penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan penyiaran, tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.

"Sedangkan Ranperda tentang pariwisata berbudaya Melayu serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan," ungkap

Parisman di Ruang Rapat Paripurna pada Senin (13/1/2025).
Taufiq Oesman Hamid menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Riau agar Ranperda ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan daerah, terutama untuk mendorong sektor pariwisata yang lebih berkembang.

"Ke depannya, sektor pariwisata di Riau akan semakin berkembang, memberi manfaat tidak hanya bagi masyarakat dari sisi hiburan tetapi juga dari sisi kebutuhan ekonomi," kata Taufiq.

Menurutnya, perda ini berpotensi mengoptimalkan potensi daerah, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam peningkatan kualitas lingkungan dan pengetahuan masyarakat.

"Perkembangan pariwisata yang berbasis budaya Melayu akan mendorong pemerataan kemajuan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pariwisata budaya ini juga memiliki peluang untuk bersaing di tingkat lokal maupun internasional," tambah Taufiq.

Taufiq juga menilai Ranperda tentang ketertiban dan perlindungan masyarakat sangat penting. Selain untuk memastikan ketertiban di Riau melalui regulasi, peraturan ini diharapkan dapat membangun budaya disiplin dan tertib di masyarakat. (*)