RIAUIN.COM - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari rekanan yang mengerjakan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengenai pembayaran yang belum terealisasi.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Riau berencana untuk memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait guna membahas penyelesaian masalah pembayaran yang tertunda tersebut.

"Kami akan segera memanggil OPD mitra kami untuk mengecek rinciannya, dan mencari solusi terhadap masalah ini yang telah menjadi isu kumulatif," kata Ma'mun pada Rabu (8/1/2025).

Ma'mun menyatakan bahwa masalah tunda bayar ini menjadi perhatian serius bagi Komisi IV. Ia menambahkan, "Kami perlu memastikan mekanisme pembayaran, apakah bisa segera dilakukan setelah dana tersedia atau perlu dilakukan pergeseran anggaran atau menunggu APBD Perubahan. Semua ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku."

Meskipun ada keterlambatan pembayaran, Ma'mun menegaskan bahwa Pemprov dan DPRD tidak akan mengabaikan persoalan tersebut. "Kami sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaiannya," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah kegiatan di OPD Pemprov Riau pada tahun 2024 mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh belum diterimanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke kas daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE, menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup sulit akibat keterlambatan transfer dari pemerintah pusat.

"Kami meminta agar rekanan yang mengalami tunda bayar bersabar dan memahami situasi ini," ujar Indra. (*)