RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama 12 kabupaten/kota di wilayahnya telah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Total dana yang disalurkan mencapai Rp 25,12 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Riau.

Pemprov Riau sendiri memperoleh bagian sebesar Rp 4,19 triliun. Dana ini akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan di seluruh provinsi.

Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, menegaskan pentingnya sinergi antar pihak untuk memaksimalkan penggunaan anggaran. "Kami berharap setiap elemen dapat bekerja sama dan memanfaatkan semua potensi yang ada, dengan fokus pada penggunaan dana yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Rahman Hadi di Pekanbaru, Senin (16/12/2024).

Gubernur juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan agar anggaran tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti perjalanan dinas atau belanja seremonial.

Pj Gubernur juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang. "Kami akan terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Pada tingkat kota, Pemko Pekanbaru mendapatkan alokasi TKD sebesar Rp 1,73 triliun, sementara Pemko Dumai menerima Rp 1,04 triliun. Beberapa kabupaten juga menerima alokasi besar, seperti Pemkab Bengkalis dengan Rp 3,25 triliun dan Pemkab Kampar dengan Rp 2,48 triliun. Alokasi TKD untuk kabupaten lainnya bervariasi, dengan Pemkab Siak mendapatkan Rp 1,80 triliun, Pemkab Rokan Hilir Rp 1,98 triliun, dan Pemkab Indragiri Hilir Rp 1,89 triliun.

Pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. (*)