RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan perkembangan sektor kesehatan dalam rapat kerja bersama DPR RI Komisi IX. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur pada Senin (09/12/2024).

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq OH, mengungkapkan bahwa Pemprov Riau menyambut baik kunjungan kerja ini. Menurutnya, pertemuan ini merupakan momen yang tepat untuk menginformasikan secara menyeluruh mengenai prioritas serta tantangan yang dihadapi di bidang kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini menunjukkan perhatian DPR RI terhadap sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia di Riau,” ujar Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut, Taufiq melaporkan bahwa Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk sektor kesehatan dalam APBD 2024. Hingga November 2024, realisasi anggaran kesehatan mencapai 70,95 persen, dengan capaian fisik sebesar 89,76 persen.

“Sebagai bagian dari komitmen kami untuk transparansi dan pengelolaan anggaran yang baik, alokasi anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk sektor kesehatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Riau,” jelasnya.

Salah satu pencapaian yang disampaikan adalah penurunan angka stunting. Taufiq menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Riau pada 2023 tercatat sebesar 13,6 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencapai 14 persen. Ia menargetkan angka stunting di Riau akan turun menjadi satu digit, yakni di bawah 10 persen pada akhir tahun 2024.

Selain itu, Pemprov Riau juga telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan 98,9%. Semua kabupaten/kota di Riau telah mencapai predikat UHC, melampaui target nasional yang sebesar 98 persen.

“Pencapaian ini menunjukkan keseriusan Pemprov Riau dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kami bangga karena seluruh kabupaten/kota di Riau telah mendapatkan predikat UHC, lebih tinggi dari target nasional,” ungkap Taufiq.

Pemprov Riau juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang gangguan jiwa (ODGJ) dan warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan daerah, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh program JKN.

“Bantuan jaminan kesehatan ini mencakup penyandang ODGJ, warga tanpa NIK, serta kebutuhan yang tidak tercakup dalam JKN,” tambahnya. (*)