RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru baru-baru ini meluncurkan Feeder Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) bernama "Oplet Pekan", yang kini tengah diuji coba di sejumlah ruas jalan.

Feeder bus ini dijajal di dua rute, yakni Jalan Purwadadi dan Jalan Cipta Karya, dengan empat unit mobil listrik yang beroperasi selama dua bulan ke depan. Masing-masing rute dilayani oleh dua unit kendaraan.

Menanggapi hal ini, Roni Amriel, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, memberikan apresiasi terhadap program ini. 
Ia menyatakan bahwa kehadiran feeder bus TMP "Oplet Pekan" akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Pekanbaru, tidak hanya dalam mengurangi polusi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas transportasi publik.

"Program feeder bus ini sangat membantu masyarakat. Selain mengurangi polusi, kami memberikan apresiasi terhadap langkah ini," ujar Roni, Sabtu (7/12/2024).

Lebih lanjut, Roni menyarankan perlunya perluasan jangkauan transportasi ke wilayah-wilayah yang belum terlayani angkutan massal. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan halte-halte yang lebih representatif, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Ke depan, perluasan layanan harus mencakup area-area yang belum terjangkau oleh transportasi massal, dan kita juga perlu memastikan bahwa halte-halte yang ada aman dan nyaman untuk warga," tambahnya.

Menurutnya, penyediaan transportasi menjadi kewajiban pemerintah daerah, yang harus memastikan adanya layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

"Transportasi adalah urusan wajib bagi pemerintah daerah. Kami harus memastikan adanya layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Terkait kondisi halte-halte yang ada di Pekanbaru, yang banyak di antaranya sudah tidak layak, Roni mengungkapkan akan fokus pada perbaikan fasilitas tersebut. Ia juga menyarankan agar pihak swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan halte-halte yang lebih baik, terutama jika anggaran daerah terbatas.

"Kami akan memperhatikan kondisi halte yang banyak yang sudah tidak layak. Jika anggaran daerah terbatas, kami mendorong adanya kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun halte yang lebih baik," pungkasnya. (*)